LVRI Belu Pimpinan Stef Atok Sah Secara Hukum

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Legalitas Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Belu dibawah pimpinan Stefanus Atok resmi dan sah secara hukum.

Sedangkan organisasi lain seperti Ormas Barisan Pembela Martabat, Kehormatan dan Hak Veteran RI (BPMKHV RI) pimpinan Stefanus Nahak tidak sah dan tidak dikenal dalam undang-undang.

Demikian benar Kuasa Hukum LVRI, Francisco Bernando Bessi didampingi Sekretaris DPD LVRI NTT, Nicolaus Dawi, Ketua Macab Belu Stefanus Atok Bau, Ketua Macab Malaka Daniel Manek di Kantor Macab Belu, Kimbana, Senin sore (06/04/2020).

Dijelaskan bahwa, secara resmi kami sudah bersurat tadi dan beraudiensi bersama Dandim 1605/Belu diwakili Pasi Intel, Kapolres Belu dan Ketua DPRD Belu .

“Tujuan kami bersurat dan audiens di sini adalah bahwa kami jelaskan tentang legalitas organisasi LVRI sendiri dari tingkat pusat, daerah dan kabupaten kota,” ujar dia dalam keterangan pers.

Jelas Francisco, LVRI pimpinan Stef Atok memberikan kuasa kepada dirinya juga secara legal standing ditunjukkan dengan adanya Skep dan kartu anggota sebagai Veteran.
“Karena itu saya dalam kapasitas ini datang untuk meluruskan, sehingga kita semua dalam arti bisa mendapatkan jawaban yang benar,” kata dia

Lanjut dia, perlu digarisbawahi sebelumnya secara personal sudah ada putusan pengadilan negeri Atambua, Pengadilan Tinggi Kupang dan Kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan klien kami (Stef Atok) ini selaku penggugat sampai berkekuatan hukum tetap.

“Putusan itu menyatakan Pak Stef Nahak dan Maryono dan teman-temannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi itu dalam konteks keperdataan,” terang Francisco.

Masih menurut dia, pihaknya akan melaporkan ormas pimpinan Stef Nahak ke Polda NTT dalam waktu dekat agar diproses hukum guna pertanggungjawaban. Dalam arti kita bisa melihat begitu banyak yang datang sangat meresahkan karena di luar sana teman-teman kita ada segitu banyak yang belum sempat mendapatkan hak-haknya karena ada “permainan” dari oknum-oknum tertentu.

“Kita pastikan minggu depan sekitar tanggal 16 sampai 17 April 2020. Lingkupnya locus delicti dan tempus delicti waktu dan tempat kejadiannya itu bukan hanya di kabupaten Belu-Malaka tetapi juga ada beberapa daerah lain,” sebut dia.

“Maka kami lapornya di Polda NTT, karena cakupan ruang mencakup seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur,” tambah Francisco.