Kerja Gugus Tugas Cegah Covid-19 Harus Terkoordinasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Keberadaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran Corona Virus sudah bagus melaksanakan tugasnya. Namun disini perlu ada yang ditingkatkan, karena masih belum ada yang terkoordinasi.

Demikian Dandim 1605/Belu, Letkol Inf. Ari Dwi Nugroho dalam konferensi pers Gugus Tugas bersama awak media dan Pimpinan Forkopimda di Posko Gugus Tugas, Dinas Kesehatan Belu, Selasa (31/3/2020) siang.

Dia mengatakan bahwa, diawal waktu rapat dilantai satu kemarin untuk penanganan kita semua harus serius semua harus serius untuk laksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing kemudian cepat, tepat dan terkoodinasi.

“Karena kalau kita tidak terkoordinasi semuanya berjalan masing-masing itu tidak akan efektif,” tegas Ari Nugroho.

Lanjut dia, kami dari TNI seperti yang disampaikan Komandan Korem kita akan melakukan pendataan, pengawas pada warga yang baru memasuki wilayah Kabupaten Belu, ataupun yang sudah ditetapkan sebagai ODP yang sedang lalukan isolasi mandiri.

“Karena isolasi mandiri ini kalau tidak dilaksanakan secara bertanggungjawab itu akan sangat membahayakan,” kata dia.

Kemudian, lanjut Ari Nugroho akan melakukan patroli gabungan karena masih ada warga yang masih berkumpul di tempat-tempat keramaian seperti di biliar, dan akan disampaikan himbauan untuk berdiam di rumah.

“Sehingga akan memutus jalur dari penularan Covid-19 ini. Dalam patroli nanti, kita TNI akan giat bersama-sama dengan Polres Belu, dan Pol PP,” terang dia.

Masih menurut Dandim Belu yang juga Pengarah Gugus Tugas bahwa, wilayah kita Belu berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Kita akan tetap melaksanakan Komosos, sehingga kemungkinnya akan terjadi pelintasan di jalur-jalur tikus.

“Ini kita juga akan minta bantuan dari seluruh unsur yang ada. Karena untuk Gugus Tugas ini diharapkan sampai tingkat desa pun ada. Ada Babinsa, Babinkamtibmas selanjutya ada kepala desa. Sehingga mereka melakukan koordinasi untuk bagaimana pembentukan penanganan ini di wilayah,” kata dia.

Karena lanjut Ari Nugroho, apabila dalam melaksanakan pendataan itu tidak ada informasi dari desa untuk yang di tingkat Kabupaten tidak akan dapat data yang valid. Sementara dalam pengawasan itu orangnya, alamatnya harus valid.

“Untuk di wilayah perbatasan sendiri untuk saat ini satgas pamtas Yonif Raider 142/KJ sudah mendapatkan instruksi dari Dankolaops atau Danrem untuk bekerja lebih extra melakukan sosialisasi untuk pencegahan melakukan pengawasan untuk pelintasan yang ilegal,” pungka dia.