Rumah Harapan GMIT Didorong Berbadan Hukum

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Untuk membangun pelayanan yang holistik dan kontekstual serta bisa memaksimalkan kerja kerjanya dan menjawab harapan besar banyak pihak ada baiknya Rumah Harapan (RH) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang hanya satuan tugas (satgas) Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan GMIT didorong menjadi sebuah lembaga yang berbadan hukum.

Demikian salah satu butir Rekomendasi dan sari pendapat beberapa peserta Peluncuran Catatan Pendampingan Rumah Harapan GMIT 2019 Prakarsa Gereja Menanggap Masalah Perdagangan Orang, Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak di Unit Bahasa Kantor Sinode GMIT, Jumat (13/11/2020).

Direktur LBH APIK NTT, Ansi Damaris Rihi Dara, SH menyampaikan apresiasi terhadap RH GMIT dalam usia dua tahun dengan kewenangan hanya sebatas Satgas saja dapat melakukan pekerjaan demikian besar ibarat sebuah lembaga besar.

Menurut Ansi kerja kerja pendampingan korban kekerasan berbasis gender bukanlah pekerjaan yang mudah apalagi dengan kewenangan dan dana yang terbatas. Hanya orang orang yang memiliki ketepanggilan nurani saja yang bisa bekerja bertahan dalam situasi seperti itu.

Sebagai aktivis yang sudah melakukan pelayanan korban kekerasan berbasis gender selama 10 tahun sudah terbiasa tidak menerima gaji. Tetapi pihaknya tidak harus menceritakan dan menampakan wajah tak menerima gaji di depan publik.

Kondisi kondisi keterbatasan itu yang juga dijumpai teman teman jika ingin membuat sebuah LBH. Sebuah berita sukacita jika GMIT akan membuat sebuah LBH. Tetapi apakah cukup sampai di situ, tanyanya retoris.

Menanggapi pendapat pastori akan dijadikan rumah aman bagi jemaat yang mengalami kekerasan berbasis gender Ansi mengatakan di gerejanya dibuka klinik hukum bagi konsultasi. Hanya saja karena ruangannya ada di lantai dua, saat jemaat yang mengalami korban kekerasan berbasis gender akan ke ruangan tersebut semua mata melihat. Di sana ada banyak komentar miring terhadap korban . Kerahasiaan korban tidak terjamin dan korban tidak nyaman.

Itu artinya ujar Sekretaris IKA FH Undana niat baik harus diikuti dengan persiapan fasilitas, sumber daya yang memiliki kapasitas dan perspektif sehingga paham benar prinsip prinsip pendampingan. Ester Mantaon, Staf pada RH GMIT mengatakan RH tidak bisa berbuat maksimal karena status RH hanya satgas dan belum berbadan hukum. Hal itu berpengaruh pada rekruitmen staf dan upaya pencarian dana. Dengan demikian jika ingin memaksimalkan peran peran RH maka statusnya harus ditingkatkan menjadi berbadan hukum.

Menangkap berbagai pendapat dan saran agar rumah rumah pastori dijadikan Rumah Aman, Ketua Pengurus RH GMIT, Ferderika Tadu Hungu, MA mengemukakan tidak cukup dengan niat baik dan komitmen saja. Untuk menjadikan pastori sebagai rumah aman membutuhkan kajian yang serius. Ia setuju dengan Ansi Damaris Rihi Dara bahwa infra struktur rumah aman harus dipersiapkan, resourse tenaga pendampingan, kode etik bagi pendamping tentang kerahasiaan korban yang menjamin kenyamanan korban.

Sedangkan Pdt. Paoina Bara Pa yang juga Pengurus RH GMIT dan UPP Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan GMIT menanggapi tidak ada payung hukum di jemaat jemaat untuk membuat Rumah Aman bagi jemaat yang menjadi korban kekerasan berbasis gender mengemukakan HKUP telah mengatur hal tersebut. Struktur GMIT bukanlah hiererakis tetapi struktur yang setara jemaat, klasis dan MS GMIT.

Karena itu katanya untuk membangun pelayanan yang holistik dan kontekstual maka jemaat jemaat bisa merumuskan kebijakan kebijakan yang progresif untuk jemaat dan kelompok jemaat rentan lainnya tanpa harus menunggu payung hukum dari MS GMIT.

Hal senada disampaikan Pdt. Emy Sehertian. GMIT itu presbeterial synodal jadi tidak perlu menunggu dari MS GMIT tetapi justru inisiatif inisiatif dari bawah. Selain rekomendasi RH GMIT harus berbadan hukum, rekomendasi lainnya yakni mendorong secepatnya disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sebelumnya W akil Ketua Majelis Sinode (MS) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Pdt. Gayus Polin menyatakan apresiasi kepada Rumah Harapan GMIT atas kerja kerjanya berkaitan dengan perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender. Rumah Harapan akan diresmikan melalui sebuah ibadah.

Acara yang dipandu Anna Djukana ini dihadiri wartawan dan Mitra RH GMIT, BPPS dan UPP GMIT.