Musrenbang Tingkat Kecamatan Harus Selesai Bulan Maret

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kota Kupang telah memasuki tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan. Yang sudah menggelar Musrenbang tingkat Kecamatan, adalah Kecamatan Kota Lama, sementara lima kecamatan lainnya, masih menunggu jadwal.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang, Jeffry Pelt menjelaskan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Musrenbang tingkat Kecamatan harus selesai pada awal minggu ketiga Bulan Maret ini.

“Karena setelah ini, kita akan masuk forum konsultasi publik dan forum OPD, dan masuk pada Musrenbang tingkat kota, sehingga semua jadwal yang ada harus diikuti agar waktu Musrenbang tingkat kota dan selanjutnya tidak molor, ” katanya.

Menurut Jeffry Pelt, sesuai dengan jadwal yang diterima, untuk jadwal Musrenbang tingkat Provinsi akan dimulai pada April mendatang.

“Jadi Kota Kupang harus selesai dalam bulan ini, jangan sampai ada yang molor dan malah mempengaruhi semua jadwal yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jeffry Pelt menjelaskan, untuk Musrenbang tingkat Kelurahan, ada beberapa kelurahan yang belum menginput hasil Musrenbang ke E-Musrenbang. Dengan sistem ini memudahkan saat nantinya melakukan konsultasi publik, musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kota.

Jeffri mengatakan, menginput hasil musrenbang merupakan hal penting yang harus dilakukan, selain karena aturan, dengan E-Musrenbang ini, memudahkan semua kelurahan, agar tidak lagi datang ke Bappeda dengan membawa fisik hasil Musrenbang.

“Jadi kami sangat berharap agar teman-teman di Kelurahan segera merampungkan hasil musrenbang dan dikirimkan, supaya Bappeda juga bisa menindaklanjutinya, karena agenda selanjutnya adalah Konsultasi publik, dan musrenbang di tingkat selanjutnya,” ujarnya.

Dikatakan, ada hal yang harus menjadi perhatian, karena usulan ini adalah usulan pembangunan di tahun 2021, sementara ada perubahan nomenklatur dan beberapa aturan baru. Yaitu Permendagri tahun 2019 tentang adanya perubahan nomenklatur, maka pemerintah daerah harus disesuaikan.

“Paling lambat bulan Maret ini sudah dilaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan. Kebanyakan usulan masyarakat saat Musrenbang masih seputar tentang Pembangunan infrastruktur,” terangnya.(ntt-ym)