Bupati Mabar, Membuka FGD Interkoneksi SisKeuDes dan Sosialisasi PMK di Labuan Bajo

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S. Marthin
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Bupati Manggarai Barat (Mabar), Drs. Agustinus Ch. Dula, membuka Focus Group Discusion (FGD) interkoneksi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 205/ PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (DD), serta Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Aula Sekda kantor Bupati Mabar, Senin (2/3/2020).

FGD dan Sosialisasi Siskeudes ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para stakeholders berkaitan dengan dana desa dalam pelaksanaan Siskeudes sebagaimana yang diamanatkan dalam PMK Nomor 205/ PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam sambutannya, Bupati Mabar, Drs. Agustinus Ch. Dula, menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan FGD kali ini.

“Saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak dan menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Suatu kebanggan bagi kami Manggarai Barat ditunjuk sebagai pusat kegiatan FGD dan Sosialisasi ini,” ujar Bupati Dula.

Bupati Dula, juga berterima kasih kepada Dirjen Perbendaharaan Negara atas pemberian apresiasi kepada Mabar sebagai Kabupaten yang paling cepat melakukan Transfer DD tahun 2020.

“Kami tentunya patut berbangga dan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara melalui Kakanwil, sebagai Kabupaten paling cepat melakukan transfer dana desa pada tahun 2020. Semoga apresiasi ini sebagai pemacu untuk terus berprestasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan bahwa DD yang bersumber dari APBN ini diperuntukan bagi desa dengan tujuan utamanya meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Tahun 2020 ini, lanjut Dia, sistem penyaluran dana desa mengalami perubahan, yakni dari rekening kas umum Negara langsung ke kas Desa. Perubahan sistem penyaluran ini seiring dengan terbitnya PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.

“Pada Tahun 2020, transfer dana desa mengalami perubahan, dari Kas umum Negara langsung ke rekening desa tidak lagi melalui kas umum daerah,” pungkasnya.

Bupati Dula menyebutkan pula bahwa Pemkab Mabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah memproses sebanyak 54 desa dengan jumlah permohonan penyaluran ke KPPN Ruteng sebesar Rp. 30.593.597.400 (Tiga Puluh Miliyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 20,22 % dari pagu dana desa yang dialokasikan melalui APBN sebesar Rp. 151.274.463.000 (Seratus Lima Puluh Satu Miliyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) bagi 164 desa di Kabupaten Manggarai Barat.

Kepada BPKD dan DPMD Mabar, Dirinya menyampaikan apresiasi khusus atas prestasi yang dicapai tiga kali berturut-turut sebagai Pemda berkinerja baik dalam penyaluran DD Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Negara, Lidya Kurniawati Christyana, mengatakan, penentuan Labuan Bajo sebagai tempat pelaksanaan FGD dan Sosialisasi PMK Republik Indonesia tahun ini didasarkan pada gerak cepat Pemkab Mabar dalam mengeksekusi penyaluran DD tahap I tahun 2020 dan prestasi Mabar sebagai Pemda berkinerja baik dalam penyaluran DD tahun 2019.

“Dipilihnya Manggarai Barat sebagai tempat pelaksanaan FGD dan sosialisasi PMK nomor 205/PMK.07/2019 oleh karena prestasi yang ditorehkan Pemerintah Manggarai Barat dalam mengeksekusi cepat penyaluran dana desa tahap I tahun 2020 dan Pemda berkinerja baik dalam penyaluran dana desa tahun 2019,” tandasnya.

Dalam rangka upaya mempercepat penyaluran DD dan untuk memastikan dana yang telah ditransfer ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik, maka pihaknya perlu melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan SIKP dan Skema IMi, penyaluran DD dan DAK fisik, serta Sosialisasi Interkoneksi Siskeudes.

Terkait prestasi penyaluran dan kinerja tersebut, Kepala BPKD Mabar, Drs. Salfador Pinto, menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan koordinasi intens sesuai arahan Bupati Mabar yang diikuti oleh komitmen kuat untuk mempercepat proses transfer DD tersebut.

“Pada prinsipnya kami menjalankan arahan Bapak Bupati untuk selalu berkomitmen dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran proses transfer dana desa ini,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPKP Provinsi NTT, Iwan Agung Prasetyo, Kepala KPPM Ruteng Muh. Firbana, Kepala DPMD Mabar, Mateus Ngabut, SH, pejabat yang membidangi masyarakat desa dan pengelolaan keuangan dari tiga kabupaten, masing-masing, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Ngada.