Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Berlakukan Layanan Terpadu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinneow.com – Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) One Gate Integrated Service.

Penerapan sistem PTHP dimaksudkan bagi warga masyarakat yang mencari keadilan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL.

Ketua Pengadilan Negeri Atambua kelas IB di Kantor PN Atambua, Agung Gede Susila Putra, Selasa (25/2/2020) mengakui, kondisi pelayanan di PN Atambua selama ini masih terpencar dimana masing-masing loket.

Sehingga hal tersebut dirasakan tidak efektif dan efisien dalam hal pelayanan. Sementara dari perspektif keamanan kondisi itu menyulitkan pihaknya mengawasi pengunjung yang datang ke kantor.

Kondisi itu membuat pihak Pengadilan Atambua dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia menerapkan pelayanan secara terpadu pada
tanggal 3 April 2018 lalu.

Jelas Agung, ide untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten dan Malaka.

Selain itu juga lanjut dia, guna mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan aparat atau staf Pengadilan Atambua guna hindari munculnya KKN.

Sebuah badan peradilan idealnya, haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung serta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik.

Menjawabi itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi dan jawaban atas kerinduan masyarakat pencari keadilan. Pola pelayanan satu pintu ini meliputi semua urusan administrasi, baik bidang teknis maupun non teknis.

Melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan warga masyarakat akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima di Pengadilan Negeri Atambua.

“Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (direct service) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik,” kata Agung.

Masih menurut dia, keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sangat ditentukan oleh seluruh komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Atambua, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat juga warga umumnya, khususnya para pencari keadilan.

“Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Termasuk kontrol serta evaluasi dalam pelaksanaannya demi terwujudnya pelayanan peradilan yang prima,” ucap Agung.