Tiga Tahun Program Maek Bako Telan APBD Belu Senilai Rp3,9 Miliar

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Program budidaya Maek Bako atau yang dikenal porang pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah Timor Leste perbatasan RI-RDTL dimulai sejak tiga tahun terhitung 2017 sampai 2019.

Kepala Dinas TPHP, Gerardus Mbulu ditemui media, Senin 24/2/2020) di ruang kerjanya
didampingi Kepala Bidang Ketahan Pangan dan Penyuluhan sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perkebunan Frida Baria membeberkan sejumlah kegiatan pengadaan Maek Bako sejak tahun 2017 hingga 2019 gunakan anggaran hampir mencapai empat miliar.

Frida Bria ketika yang menjabat Kepala Bidang yang bertanggungjawab secara teknis terhadap program Maek Bako, menjelaskan, pada 2017 menggunakan APBD II murni Dinas melakukan belanja pengadaan bibit Maek Bako senilai Rp.154.125.000.

Pengadaan bibit 1.250 kg dibagi kepada sembilan kelompok tani penerima bantuan bibit Maek Bako
tersebar di Lecamatan Nanaet Dubesi, Lamaknen Selatan dan Raimanuk dengan luas lahan 50 hektare. Pengadaan bibit tersebut dilakukan CV. Tunas Flamboyan

Tidak saja itu masih di tahun yang sama Dinas kembali gunakan anggaran yang bersumber dari APDD II Perubahan melakukan pengadaan bibit Maek Bako dengan anggaran sebesar Rp. 306.000.000 untuk jumlah bibitnya sebanyak 2.500 kg tersebar di wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Atambua Selatan dengan luas lahan 100 hektar.

Lagi, masih di tahun 2017, Dimas kembali melakukan pengadaan untuk yang ketiga kali dengan besar anggaran Rp.978.612.500 untuk pengadaan 18.448 kg yang tersebar di wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan wilayah Atambua Selatan dengan luas lahan 50 hektar.

Selanjutnya pada tahun 2018, Dinas terus melakukan kegiatan pengadaan bibit Maek Bako, dimana menggelontorkan uang negara sebesar Rp.2.376.000.000. Pengadaan bibit oleh dilakukan Cv.De Calvin yang membeli bibit Maek Bako sebanyak 49.500 kg.

Bibit Maek Bako sebanyak 49.500 kg kemudian dibagi ke kelompok tani di Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan dengan luas lahannya 77 hektare.

Pada tahun 2019, lagi Dinas TPHP melakukan pengadaan Bibit Maek Bako menggunakan APBD II sebesar Rp.124.284.000 untuk membeli bibitnya dalam bentuk umbi sebanyak 35.714 umbi yang dibagikan ke enam kelompok tani di Kecamatan Tasifeto Barat, Lasiolat, Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur dengan luas lahan 5.58 hektare.

Dari total APBD tiga tahun yang digunakan Dinas untuk pengadaan membelanja bibit Maek Bako sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 mencapai 59 ribu kilo gram lebih serta 35 ribu umbi dengan besar anggaran mencapai Rp. 3.9 Miliar

Kendati pengadaan bibit Maek Bako dilakukan dalam beberapa tahap dan jumlah bibit dengan anggaran yang terbilang fantastis, sampai kini Dinas TPHP Belu belum bisa memastikan potensi hasil yang akan dipanen.

Pada salah satu lokasi budidaya Porang di Kecamatan Atambua Selatan dan Tasifeto Barat dimana nilai pengadaannya mencapai 2 miliar lebih, akan tetapi Maek Bako yang tumbuh terbilang tidak maksimal meski hampir memasuki masa panen, namun pihak Dinas belum bisa melakukan panen.

Kadis Gerardus didampingi Kabid Ketahanan Pangan Frida mengaku bahwa potensi gagalnya program maek bako disebabkan sejumlah faktor yakni, yang ertama, penanaman Maek Bako seharusnya dilakukan pada Bulan November sebelum turun hujan.

Namun pada beberapa tahapan pengadaan khususnya untuk wilayah Hutan Jati di Kecamatan Atambua Selatan dan Tasifeto Barat, bibit yang dibeli penyedia tiba terlambat sehingga bibit Maek Bako ditanam pada saat hujan dimana kondisi ini menyebabkan umbinya bisa busuk.

Kedua, pasca ditanam dan saat musim panas, terjadi kebakaran di sekitar hutan jati nenuk yang mengakibatkan Maek Bako mati. Kebakaran hutan diakui sebagai salah faktor penyebab kegagalan Maek Bako hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan yang memadai dari Dinas terkait.

Selain kedua faktor tersebut, kuat dugaan bibit Maek Bako yang diinformasikan di beli dari Madiun itu disinyalir telah membusuk sebelum ditanam, lantaran lama waktu pengiriman melalui jalur laut yang mengakibatkan bibitnya terkontaminasi dengan air laut.

Selain itu, gagalnya program budidaya Maek Bako itu ternyata dipuci oleh tidak dilalui dengan dilakukan Demonstration Plot untuk melakukan uji coba dan kajian terkait faktor-faktor pendukung keberhasilan budidaya Maek Bako di wilayah Belu.

Meski berpotensi gagal karena sejauh ini belum ada target panen, Kepala Dinas Pertanian, Gerardus Mbulu mengatakan akan terus serius melakukan pembenahan budidaya Maek Bako karena harganya sangat menjanjikan.

“Kita mesti lihat, memang program ini mau dikatakan gagal juga tidak karena memang yang di hutan jati tumbuhnya jarang. Tapi di tempat lain petani kita sudah ada yang panen,” sebut Gerardus.

Senada diungkapkan Kabid Frida Bria mengakui bahwa, Dinas TPHP Belu sementara melakukan pembenahan terkait prograk budidaya Maek Bako. Memang gagal dan kita tidak bisa bicara panen, karena kalau misalnya panen bukan dilakukan Dinas tapi oleh petani.

“Kita akui, di Hutan Jati sedikit sekali yang tumbuh. Tapi di tempat lain itu luar biasa bagus dan petani sudah mulai panen dan menjual dengan perkilonya seharga Rp.65.000 kg,” sebut dia yang juga diamini Kadis.