Keberadaan SPBU Gorontalo Mengusik Ketenangan Lingkungan Sekitar

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S. Marthin
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 5B.865.01 Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusat Tenggara Timur (NTT) mengusik ketenangan warga dan para pengusaha hotel disekitarnya.

Andre Da Gomez, salah seorang pengusaha hotel Laballe kepada wartawan di Labuan Bajo, Selasa 18 Februari 2020, mengaku, keberadaan SPBU Gorontalo sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan usahanya.

“Ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Teramasuk usaha kami. Tamu kami tidak betah karena kebisingan, polusi dan bau BBM yang menyengat,” ujarnya.

Pengakuan yang sama pula disampaikan oleh pengusaha hotel lainnya, Mbaru Dami Butik Hotel, Ruben Samuel.

Menurutnya, keberadaan SPBU tersebut sangat tidak layak. Karena berada disekitar permukiman penduduk, jalannya sempit yang hanya berukuran lebar 3 meter, sehingga menyebabkan sering mengalami kemacetan panjang.

Selain itu juga rentan dengan bencana kebakaran, tidak adanya jalur hijau, serta tidak memiliki jalur evakuasi. Sementara keberadaan hotel miliknya yang hanya berbatasan dengan tembok pemisah.

Samuel, juga menjelaskan, keberadaan SPBU Gorontalo sebelumnya hanya bersifat sementara, dalam rangka penanggulangan kebutuhan BBM pada acara Sail Komodo 2013 silam. Sehingga ijinnyapun hanya bersifat sementara, bukan permanen. Namun seiring waktu berjalan, SPBU tersebut terus dilakukan pembenahan dan hingga kini justeru telah beroperasi selayaknya SPBU lainnya yang telah resmi beroperasi dan permanen.

“SPBU Gorontalo itukan dulu hanya bersifat sementara. Ijinnya sementara, bukan permanen. Itu hanya dipersiapkan dalam rangka kebutuhan BBM Sail Komodo 2013,” jelas Samuel.

Dirinya mengaku bersama masyarakat sekitar telah dua kali mengajukan keberatan ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) dan Pihak terkait lainnya, dalam hal ini dinas Perijinan Mabar untuk segera mencabut perijinannya dan membatalkan pembangunannya. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan.

“Tahun 2015 lalu, Saya pernah mendatangi kantor Bupati dan dinas Perijinan untuk mengajukan keberatan, tetapi sampai sekarang tidak mendapat jawaban. Hal sama pula, tahun 2019 bersama masyarakat, Kami kembali mengajukan keberatan kepada Pemkab Mabar, tetapi juga tidak ditanggapi,” tandas Samuel.

Keduanya berharap kepada Pemkab Mabar bersama pihak terkait lainnnya untuk segera menyikapi hal ini, tidak mengeluarkan ijin operasi dan menghentikan aktivitas operasi SPBU Gorontalo tersebut.