Pengelolaan ADD Tidak Transparan, Mantan Kades Repi Terancam Dipolisikan

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S. Marthin
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Mantan Kepala Desa Repi, kecamatan Lembor Selatan, kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kosmas Rahmat, terancam akan di Polisikan oleh masyarakatnya, karena diduga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama masa kepemimpinannya tidak transparan, kata Karolus Gun tokoh masyarakat kampung Mecik, desa Repi kepada Wartawan belum lama ini di Lembor.

Pasalnya, selama 2 (Dua) periode kepemimpinannya, pengelolaan ADD di desa itu tidak dilakukan secara transparan dengan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah fakta, diantaranya, tidak adanya papan informasi public tentang berapa besaran ADD desa Repi setiap tahunnya dan apa saja program pemerintah desa, termasuk papan informasi proyek, sehingga masyarakat tidak memahaminya.

“Kami (Masyarakat) tidak mengetahuinya besaran ADD di desa ini, karena tidak pernah menginformasikannya kepada public tentang berapa total ADD desa Repi dan apa saja program yang akan dikerjakan dalam setiap tahun anggarannya. Mestinya diumumkan melalui papan pengumuman atau papan proyek, biar masyarakat mengetahuinya,” ujar Gun.
Selain itu, setiap pembangunan yang ada, tidak pernah dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun dilakukan secara diam-diam, walaupun tetap memanfaatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerjanya.

Gun menduga, hal itu mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam manajemen pengelolaan ADD desa Repi selama ini.

“Saya menduga ada yang tidak beres dalam pegelolaan ADD di desa kami selama ini,” tandas Gun penuh kesal.

Pengerjaan proyek diduga dikerjakan asal-asalan

Sejumlah fakta lain juga ditemukan dilapangan, seperti pengerjaan Lapisan Penetrasi (Lapen) dalam desa Repi yang menggunakan batu laut atau batu pantai.

Kepada wartawan, Gun mengaku kecewa dan berkeberatan dengan proyek Lapen di desa itu, baik yang sudah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya, maupun yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2020 ini karena menggunakan batu laut sebagai material lokalnya.

Kekecewaan itu semakin bertambah karena tahun ini, proyek Lapen di desanya akan berlanjut dan kini pihak desa tengah memobilisasi material lokal (batu laut) dan mengumpulkannya persis disamping kediaman mantan Kades Repi, Kosmas Rahmat. Material terkumpul diperkirakan puluhan kubik batu laut.

“Kami sangat kecewa, karena selama ini mengerjakan Lapen menggunakan batu laut, termasuk dalam tahun anggaran 2020 ini. Saat ini pihak desa sedang mengangkut batu laut. Sudah terkumpul sekitar puluhan kubik batu laut. Kami sangat kecewa dan keberatan dengan hal ini. Karena informasi yang pernah kami dapatkan dari sejumlah sumber terpercaya, dalam hal ini sejumlah konsultan berpengalaman, bahwa batu laut tidak bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pengerjaan jalan Lapen, kecuali batu kali atau batu gunung dan berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten,” jelasnya.

Karena menolak, Masyarakat justru diintimidasi dengan senjata tajam

Gun menceritakan pula, belum lama ini, masyarakat berupaya melalui dirinya, sebagai Tua Golo Mecik (Tua Adat Kampung Mecik) meminta kepada Kosmas Rahmat bersama tenaga kerjanya untuk berhenti memobilisasi batu laut sebagai material Lapen di desa itu. Namun upaya itu rupanya sia-sia. Dirinya justeru mendapat intimidasi langsung dari Mantan Kades Rahmat menggunakan senjata tajam.

“Belum lama ini, Saya diminta masyarakat dalam kapasitas Saya sebagai Tua Golo Mecik (Tua Adat Kampung Mecik) untuk melarang pihak desa mengambil batu laut sebagai material Lapen. Tetapi sehari setelah itu, Saya justreru didatangi, pak Mantan Kades (Kosmas Rahmat) dengan nada kasar memarahi Saya, sambil mengeluarkan parangnya dan mengancam akan membunuhnya karena saya dianggap tidak baik,” tutur Gun.

Diduga ada konspirasi dengan Konsultan Perencana

Masyarakat mempertanyakan spesifikasi teknis yang dibuat oleh konsultan perencana, khususnya terkait material batu yang digunakan untuk pengerjaan proyek Lapen tersebut. Sambil membandingkan proyek Lapen di tempat lain, yang pasalnya, dilarang atau tidak diperbolehkan menggunakan batu laut. Masyarakat meduga, ada konspirasi antara pengguna anggaran (pihak desa) bersama konsultan perencana.

“Apakah betul spesifikasi teknis yang dibuat oleh konsultan perencana itu boleh menggunakan batu laut. Mengapa di tempat lain dilarang menggunakan batu laut sebagai salah satu materialnya. Jika ya, maka, Kami menduga, ada kerjasama antara pihak desa bersama konsultan perencana dalam proyek ini,” tandas Gun.

Merusak konservasi alam

Kekecewaan yang sama pula disampaikan oleh Salestinus Harapan, warga kampung Mecik lainnya. Kepada Wartawan menambahkan, penggunaan batu laut dalam proyek Lapen di desa Repi ini sudah berlangsung lama. Dan masyarakat sudah berkali-kali menolaknya, tetapi tetap saja diabaikan. Dasar penolakan masyarakat, selain persoalan mutu proyek, juga masalah konservasi alam.

Sebab, selama proyek Lapen di desa Repi menggunakan batu laut yang bersumber dari pantai Repi, terjadi perubahan kondisi alam, yaitu hilangnya penyangga air laut. Sehingga, dikhawatirkan akan terjadi abrasi jalan raya yang menghubungkan kedua kabupaten, yaitu kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai.

“Ini masalah konservasi alam. Merusak alam dan fasilitas umum lainnya, seperti jalan raya yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Manggarai dan Mabar. Air sudah mulai masuk kebadan jalan. Tepi jalan sudah mulai rusak karena tergerus oleh gelombang air laut yang masuk ke badan jalan raya. Hal itu disebabkan karena batu laut yang selama ini berfungsi sebagai penyangga gelombang laut sudah diambil untuk proyek lapen di desa ini,” ungkapnya.

Masyarakat beharap agar berhenti mengambil batu laut. Dan batu-batu laut yang sudah diambil untuk segera dikembalikan ke tempat semula agar tidak terjadi kerusakan alam dan jalan raya.