Masyarakat Minta Kepolisian dan Kejari Mabar Selidiki Mantan Kades Repi

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S. Marthin
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Masyarakat Desa Repi, kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini, Kepolisian dan Kejaksaan Ngeri Manggarai Barat (Kejari Mabar) untuk segera memeriksa mantan Kepala Desa (Kades) Repi, Kosmas Rahmat karena diduga ada indikasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak transparan selama 2 (dua) periode kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan, 2 tokoh masyarakat Repi, Karolus Gun dan Salestinus Harapan, kepada wartawan belum lama ini.

Mantan Kades Repi itu, diduga telah menyelewengkan ADD desa Repi selama dirinya mempimpin di desa itu. Dugaan masyarakat itu dikuatkan oleh sejumlah fakta lapangan, kata Karolus Gun.

Diantaranya, Ia sebutkan, manajemen pemerintahan desa yang tidak transparan, pengerjaan proyek Lapisan Pentrasi (Lapen) di desa Repi yang menggunakan batu laut, tidak adanya papan informasi public terkait pengelolaan ADD setiap tahun anggaran berjalan, pengerjaan proyek yang dilakukan secara diam-diam tanpa melalui sosialisasi secara terbuka dengan masyarakat, usulan yang disampaikan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa yang tidak diakomodir.

Dua tokoh masyarakat Repi, Karolus Gun dan Salestinus Harapan

Karenanya, masyarakat meminta kepada Kepolisian dan Kejari Mabar untuk segera turun tangan melakukan investigasi lapangan dan memeriksa mantan Kades Repi bersama seluruh pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan ADD di desa Repi selama 2 periode kepemimpinannya.

Masyarakat meyakini, dengan aparat hukum turun tangan nantinya, maka dengan demikian segala bentuk dugaan masyarakat terkait pengelolaan ADD desa Repi yang tidak transparan dan akuntabel akan terungkap semuanya.

“Kami yakin dan percaya, apabila aparat nanti turun tangan memeriksa mantan Kades dan semua pihak yang terlibat, maka bukan tidak mungkin semuanya akan terungkap,” kata Gun.
Masyarakat juga mempertanyakan anggaran pembelian material batu. Karena, batu laut yang selama ini diambil tidak dibeli.

“Kami juga mempertanyakan, terkait anggaran pembelian material batu selama ini, karena batu laut jelas tidak dibeli. Jika demikian, lalu dikemanakan anggaran pembelian batu itu,” ungkap Gun.