Marak Peredaran Kayu Cendana di Belu. Wabup Ose : Ada Aturan Izin Khusus Cendana

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Peredaran kayu cendana di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL belakangan marak terjadi.

Terbukti, sesuai informasi yang diperoleh media pada Minggu (2/2/2020) malam lalu warga berhasil mengamankan sekitar enam ton kayu cendana yang diangkut sebuah dump truck dengan nopol AB 8237 AC.

Sejumlah kayu yang telah diisi dalam karung diatas bak truck diamankan di tempat penampungan CV Belu Star di belakang kantor Dinas Sosial lama kilo meter 2 jurusan Kupang.

Namun, sejumlah kayu cendana diduga milik oknum anggota Polda NTT yang membeli kayu memiliki dokumen lengkap terkait izin pembelian, dan aparat Polres Belu tidak melakukan penahanan terhadap truck bermuatan kayu wangi itu.

Terpisah, Wakil Bupati Belu, J. T Ose Luan yang dihubungi media terkait maraknya peredaran kayu cendana mengaku, dirinya ada melihat pemberitaan di group, dimana ada sekitar 2 ton lebih kayu cendana yang diamankan warga.

“Apakah penyelundupan cendana dari Timor Leste atau dari kita. Kadang-kadang memang dari Belu, atau juga dari luar yang masuk ke Belu,” ujar dia saat dihubungi, Selasa (4/2/2020).

Menurut Ose, sebenarnya ada aturan-aturan khusus untuk cendana. Cendana itu hal khusus, dimana kalau ada prosedur izin, tetapi apakah itu telah melalui prosedur izin resmi pihak UPTD kehutanan dan lain-lain, itu yang belum kita tahu.

Sebaiknya lanjut dia, mekanisme perizinan dan lainnya harus, karena pemberlakuan untuk keluarkan kayu cendana dari satu kabupaten ke luar itu dia agak beda dengan kayu lainnya. Dia agak diperlakukan beda dan segala aturan itu ada di UPTD Kehutanan.

“Jadi UPTD Kehutanan harus melakukan segala peraturan persyaratan untuk boleh dikeluarkannya kayu cendana dari Kabupaten Belu misalnya ke Jawa dan lain-lain,” kata dia.

“Jadi tidak boleh memberangkatkan dibawah tangan, tapi dia melalui prosedur dokumen resmi. Nanti kalau dibawah tangan cenderung akan jadi ilegal, tidak resmi dan karena kalau itu melawan aturan,” tambah Ose.

Ketika disinggung tempat penampungan di KM 2 disinyalir belum miliki izin, Ose mengatakan hal itu yang menjadi satu persoalan dan pihak UPTD Kehutanan dan pihak berwajib lainnya termasuk juga Pol PP harus melakukan pengawasan dan pengecekan ke lapangan.

Supaya lanjut Mantan Sekda Belu itu, apakah sudah secara prosedur dia memiliki kewenangan untuk menampung dan mengeluarkan cendana dari Kabupaten Belu. Itu yang harus ditelusuri dan bila itu tidak, maka tidak boleh keluar.

“Kalau ada izin sekalipun prosedur untuk keluar itu harus tetap ditempuh. Tidak bisa kalau dia ada izin dia langsung. Karena ada izin penampungan, kemudiam untuk keluar itu ada izinnya, karena itu dinas kehutanan UPTD di Kabupaten Belu harus bertindak,” pungkas Ose.