Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia Dan Upaya Pemerintah Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Bagikan Artikel ini

Diantara tujuan dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945.

Oleh karena itu negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkeculai, pelindungan terhadap warga negara pada hakikatnya tidak hanya pelindungan keamanan saja, akan tetapi juga adalah pelindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampakanya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan masalah sosial yang belum terselesaikan.

Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara indonesia yang bekerja di luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah pekerja migran Indonesia. Pengiriman pekerja migran Indonesia keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi pekerja migran itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karena itu negara menganggap pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia.

Banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri rupanya juga berbuntut pada banyaknya masalah – masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia itu sendiri, dalam berbagai tayangan media massa sudah sering diberitakan bagaimana pekerja migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikannya bahkan tidak jarang perlakuan buruk itu berujung kepada kematian. Negara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kata “melindungi segenap bangsa Indonesia” tentunya menunjuk kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menjadi masalah adalah bahwa sering kali Negara belum mampu memberikan pelindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya ketentuan pelindungan dari negara terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri? untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan diuraikan upaya pelindungan yang diberikan negara terhadap calon pekerja migran Indonesia dan / atau pekerja migran Indonesia, berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Upaya Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri

Pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pelindungan hukum merupakan pelindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ke negara tujuan dengan beberapa kriteria yakni negara tujuan penempatan mempunyai peraturan perundang – undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia, dan memiliki sistem jaminan sosial dan / atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Perlindungan Sosial merupakan kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan pelindungan bagi calon pekerja migran Indonesia dan / atau pekerja migran Indonesia yang meliputi; peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten, reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan ketrampilan, baik terhadap pekerja migran Indonesia maupun keluarganya, kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak, dan penyediaan pusat pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Perlindungan Ekonomi meliputi; pengelolaan remitasi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan, edukasi keuangan agar pekerja migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan edukasi kewirausahaan.

OLEH : JOSEPH FRANKY L. BERE, SH.MH
WAKIL KETUA KOMISI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA