Tekan Angka Kemiskinan di Belu, Bupati Lay Temui Menteri Sosial RI

Bagikan Artikel ini

Atambua, NTTOnlinenow.com – Upaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kememimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati J. T Ose Luan.

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya yang diharapkan menjadi stimulan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM). Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat miskin.

Dalam hal ini Pemerintah Belu terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan perhatian serius berupa berbagai bantuan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati Belu Willybrodus Lay ketika ditemui media belum lama ini menuturkan bahwa, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 17 Januari 2020 menemui Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara di Jakarta terkait realisasi PKH.

Disampaikan bahwa, data penerima PKH yang telah lolos verifikasi dan validasi untuk Tahun 2020 berjumlah 9.699 KPM. Sedangkan jumlah penerima PKH pada Tahun 2019 lalu berjumlah 10.148 KPM.

Hal itu jelas Willy Lay, ada penurunan jumlah KPM yang mendapatkan program PKH namun demikian pihaknya tetap optimis. Berdasarkan database Dinas Sosial Kabupaten Belu tercatat data kemiskinan berjumlah 22.475 KK. Namun yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tercatat sebanyak 12.776 KK.

“Maka dari itulah Pemkab Belu terus berupaya memperjuangkan penanbahan jumlah kuota bagi KK miskin terutama yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Kami melihat realisasi Program PKH menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan walaupun presentasenya kecil,” ujar dia.

“Namun kami berharap Pemerintah Pusat memberikan perhatian melalui program PKH bagi masyarakat miskin yang belum tercover bantuan manapun dengan tujuan agar tetap mendukung pemerintah Belu dalam menuntaskan angka kemiskinan,” tambah Willy Lay.

Lebih lanjut dia meminta agar para KPM tidak sepenuhnya bergantung pada PKH sebab sifatnya hanya sebagai stimulan dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan akses dan kusertaalitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Dinas Sosial Belu, Maria Sabina Mau Taek menuturkan, kriteria bagi KPM yang mendapat Program PKH antara lain komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sesuai kriteria PKH, Komponen pendidikan dalam arti, penerima manfaat PKH memiliki anak sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA.

“Komponen kesehatan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Sedangkan komponen kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia (lansia) dengan ketentuan umur 70 tahun ke atas dan disabilitas berat,” sebut dia.

Lanjut Sabina, setiap KPM yang mendapat PKH jumlahnya tidak sama antara satu dengan lainnya sebab kriterianya pun berbeda misalnya ada keluarga yang anaknya masih balita ataupun yang telah bersekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, atau SMA, bahkan ada pula KPM yang memiliki anggota keluarga lansia, maka jumlahnya pun bervariasi.

Namun apabila dalam perjalanan, jumlah komponennya berkurang seperti adanya keluarga KPM yang meninggal dunia atau biaya pendidikan anak telah tercover oleh bantuan beasiswa, maka secara otomatis jumlah nominal tanggungan KPM akan berkurang.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Ans Lopez menambahkan PKH hanya sebatas stimulan bagi masyarakat KPM, namun hingga sejauh ini menjadi masalah utama di lapangan. Pasalnya masyarakat yang mendapat PKH sangat menggantungkan hidupnya pada bantuan PKH.

Lanjut dia, jika jumlah bantuannya berkurang dari tahun sebelumnya maka masyarakat mulai menyalahkan pihak Dinas Sosial yang bertanggungjawab mengakomodir data PKH. Bukan hanya jumlah bantuan PKH yang berkurang, masalah lain juga menjadi serius ketika masyarakat yang rutin mendapat bantuan PKH pada tahun sebelumnya namun dalam perjalanan namanya tidak lagi masuk dalam daftar penerima PKH.

Lopez juga menyayangkan masih ada bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, dalam hal ini masyarakat dengan kondisi ekonomi cukup baik juga menerima bantuan PKH, bahkan saat bantuan kurang juga ikut melakukan aksi protes kepada Dinas Sosial.

“Kita juga minta kalau bisa masyarakat dapat mengerti tujuan dari PKH sebagai stimulan yang sifatnya sementara sehingga masyarakat jangan bergantung pada Bantuan PKH serta berupaya meningkatkan kehidupan menjadi lebih mandiri dan sejahtera,” ungkap Lopez. (YB/advetorial)