GMKI Kupang Akan Menempuh Jalur Hukum

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia  GMKI)  Cabang Kupang siap menempuh jalur hukum apabila Aliansi Peduli Rakyat Nusa Tenggara Timur, (Aparat-NTT), sebagai pelaku pemalsuan tandatangan dan pencantuman nama lembaga GMKI tidak menyampaikan permohonan maaf.

“Kami menuntut pihak Aparat-NTT, untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara resmi namun apabila tidak mengindahkan maka kami akan mengambil langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban.

Demikian pernyataan sikap BPC GMKI Kupang bersama awak media di Student Center GMKI Kupang, Rabu (29/01/2020).

Pemalsuan ini dilakukan oleh koordinator Aparat-NTT dalam surat pemberitahuan aksi damai terkait penetapan perkara di Kabupaten TTU dan kabupaten Rote Ndao, tertanggal 28 Januari 2020.

Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian, GMKI NTT, Andre Boling, SH, dalam surat pernyataan sikap lembaganya menjelaskan, surat aliansi yang dibuat oleh Aparat-NTT, bermomor istimewah, prihal pemberitahuan dinilai sangat lancang dengan mencantumkan GMKI Kupang sebagai peserta dalam sebuah aksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari BPC GMKI Kupang. Apalagi melakukan pergantian nama ketua cabang dengan menandatangani surat tersebut merupakan sikap yang tidak beretika dan konyol dilakukan oleh sebuah lembaga aktivis.

Oleh karena itu, ditambahkan Andre Boling, pihak BPC GMKI Kupang menyampaikan beberapa poin tuntutan. Pertama, BPC GMKI Kupang menyayangkan sikap dari Aparat Kupang yang sangat tidak beretika telah memalsukan tanda tangan dan membuat surat bodong dengan mengklaim GMKI Kupang sebagai salah satu organisasi peserta yang siap mendukung dan merencanakan aksi.

Kedua, BPC GMKI menuntut Aparat-NTT untuk mengklarifikasi surat tersebut yang telah dikirim ke beberapa lembaga lain, misalnya media, dan Polres Kupang Kota.

Ketiga, BPC GMKI NTT akan menuntut pihak Aparat-NTT untuk menyampaikan pemohonan maaf secara resmi ke pihak GMKI.

Keempat, apabila pernyataan sikap tersebut tidak diindahkan maka BPC GMKI akan mengambil langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dalam pemalsuan surat terhadap Aparat NTT.
Sumber : www.onlinentt.com