Aktivis Anti Korupsi, Datangi Kajati NTT Adukan Kinerja Kajari TTU

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Para aktivis Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengadukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Bambang Sunardi, S.H dan stafnya ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di Kupang, Kamis (16/1/2020) siang.

Pengaduan itu disampaikan secara tertulis dan diwakilkan kepada Kelompok Garda (Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan) Kabupaten TTU. Satu bundel berisikan berkas dokumen pengaduan dan lampirannya telah diserahkan ke Kajati NTT, Johny Manurung, S.H.

“Kami datang mengadu ke Kantor Kejati NTT atas undangan resmi Kajati NTT, Bapak Johny Manurung, S.H. Beliau sangat prihatin karena maraknya pemberitaan media massa dan opini masyarakat tentang kinerja buruk Kajari TTU dan stafnya dalam menangani perkara korupsi di TTU. Atas alasan itu maka kami datang ke Kantor Kejati NTT,” jelas Ketua Garda Kabupaten TTU, Paulus B. Modok, S.E, dan Wakilnya, Willem Oki, di Kupang, Kamis (16/1/2020).

Pertemuan empat mata itu dijadwalkan pukul 10.30 wita. Namun karena terlambat tiba di Kantor Kejati NTT, lanjut Modok, pertemuan dengan Kajati NTT, Johny Manurung S.H, dijadwalkan ulang Selasa (21/1/2020) pekan depan.

”Tapi satu bundel berisikan dokumen beberapa perkara korupsi yang tidak pernah ditangani dan dibiarkan saja oleh jaksa, sudah kami serahkan untuk dipelajari. Sehingga saat pertemuan empat mata dengan Kajati NTT pekan depan, diskusi bisa berjalan lebih terarah dan fokus,” jelas Modok.

Menurut Modok upaya penegakan hukum di TTU, khusus masalah penanganan kasus korupsi terkesan berjalan di tempat bahkan sengaja diabaikan Kajari TTU dan stafnya.

Kasus korupsi besar dan yang menyita perhatian masyarakat TTU yaitu tindak pidana korupsi dana Pemilu TA 2010 dan tindak pidana korupsi 4 paket proyek jalan di perbatasan TTU Timor Leste.

“Hal ini tentu berpengaruh buruk kepada wibawa kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan berdampak pada rendahnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja jaksa di TTU. Ini bisa menimbulkan gejolak sosial. Oleh karena itu soal ini harus diluruskan dan dibenarkan kembali,” pungkas Modok.