Terkait Masalah Parkiran, Komisi III Segera Panggil Dishub Untuk RDP

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellendmark J Daud memgatakan, Komisi III DPRD Kota Kupang segera memanggil Dinas Perhubungan Kota Kupang, terkait masalah parkiran. Pasalnya, tahun 2020 ini, Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak menggelar lelang lahan parkir, atau langsung memperpanjang kontrak dengan pengelola parkir yang sudah berjalan dari tahun 2019.

” Jadi sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 dan 15 tentang parkir, jadi ada yang namanya tata cara retribusi, dimana pemungutan retribusi dilarang untuk diborongkan.

“Artinya bahwa tidak diberikan kepada pihak ketiga untuk secara keseluruhan mengelola langsung, jadi harus diberikan kepada masing-masing pribadi dengan cara pelelangan seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Tellend melanjutkan, jadi seperti yang dikatakan kepala Dinas Perhubungan bahwa Dinas memperpanjang kontrak terhadap pengelola-pengelola parkir yang sudah ada, yang dinilai pengelola parkir yang bekerja dengan baik selama ini dan setoranya juga bagus. Tetapi juga ada aturan, yang mengatur agar Dinas teknis mengevaluasi besaran retribusi di titik-titik parkir. Jadi selain kinerjanya, besarannya juga harus dievaluasi. Jadi jika tahun kemarin ada jumlah yang telah ditetapkan, maka tahun ini harus dievaluasi kembali.

“Misalnya hasil lelang ditetapkan Rp 1 juta, maka harus dievaluasi tahun ini, karena angkanya mungkin akan berbeda, karena setiap tahun itu ada pertambahan jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, jadi setiap enam bulan sekali wajib dilakukan evaluasi,” jelasnya.

Jadi, kata Tellend, jika memang kontraknya diperpanjang, maka tentunya harus berdasarkan nilai atau besaran sesuai dengan hasil survei terhadap masing-masing titik parkir. Jadi tidak ada yang namanya kontraknya diperpanjang secara otomatis, dengan nilai yang sama dari tahun sebelumnya.

“Target PAD Parkir juga mengalami kenaikan yang cukup besar, naik menjadi Rp 2 miliar, artinya bahwa titik parkir tidak bertambah sementara target PAD yang diberikan bertambah, maka untuk itu perlu dilakukan yang namanya survei kembali, agar jangan sampai penarikan retribusi perkir dari pemerintah ke pengelola parkir, jumlahnya sama setiap tahun,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Tellend, sangat penting agar pengelola parkir ini dilakukan pelelangan, agar yang memberikan penawaran tertinggilah yamg ditunjuk. Bukan secara otomatis diperpanjang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, mengatakan, tahun 2020 ini tidak melakukan tender titik-titik parkiran.

” Itu merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kami memilih untuk melakukan perpanjangan kontrak yang sudah ada, karena memang kami menilai dan mensurvey, bahwa ada pengelola parkir yang memang sangat bertanggungjawab dan patut dipertahankan,” katanya.

Selain itu, kata Mere, penilaian terhadap jasa layanan parkir ini harus dirubah, pasalnya selama ini terkesan seperti yang dijual adalah lahan parkir, bukan jasa layanan parkir.

Jadi kata dia, dalam pengelolaan lahan parkir ini tidak ada unsur apapun, tidak unsur tim dan lainnya.

Target PAD tahun 2020 untuk parkir umum sebesar Rp 2 miliar dan parkir khusus sebesar Rp 750 juta.
dengan Jumlah titik parkir umum sebanyak 102 titik dan parkir khusus 85 titik. (ntt-ym)