Baca Eksepsi, Kuasa Hukum dan Umat Pengunjung Sidang Menangis Dituduh Petinggi Gereja Rampas Tanah

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kuasa Hukum Gereja Katolik Keuskupan Atambua, Yoseph Maisir, SH menangis di pertengahan pembacaan eksepsi.

Pembacaan eksepsi oleh Maisir dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Kefamenanu, kaitan dengan perkara gugatan tanah Gua Bitauni. Sidang yang digelar Senin (09/12/2019) beragendakan penyampaian eksepsi, jawaban, serta rekonvensi dari tergugat yakni pihak Gereja Katolik Keuskupan Atambua.

Dalam pembacaan eksepsi atas gugatan penggugat pada point 9 menyatakan tergugat I yakni Uskup Emeritus Anton Pain Ratu SVD sampai dengan tergugat 1V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas secara wenang – wenang tanah milik para penggugat.

Atas tuduhan tersebut, para tergugat, dalam hal ini Uskup Emeritus dan para Imam sebagai Pejabat Gereja Katolik merasa tuduhan itu sangat keji bahkan lebih keji daripada melakukan pencurian. Mengingat kata merampas mengandung makna mengambil salah satu barang milik orang lain langsung dari tangan orang tersebut atau di depan orang yang bersangkutan. Atau atas sepengetahuan pemilik tanah itu sendiri. Berbeda dengan mencuri, yang mengandung makna mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan secara diam – diam tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Dari kedua pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan merampas adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kebiadaban, kesewenang – wenangan dengan paksa dan menggunakan kekerasan tanpa mempedulikan prinsip – prinsip kebenaran dan keadilan. Dan sangat disayangkan, tuduhan tersebut justru ditujukan kepada Yang Mulia MGR Antoin Pain Ratu, SVD sebagai seorang Uskup yang pada masanya merupakan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Keuskupan Atambua.

Pantauan media ini, pembacaan eksepsi sempat terhenti lantaran kuasa hukum spontan menangis, suasana ruang sidang hening, terlihat sebagian besar umat pengunjung sidang ikut menangis sambil menyeka air mata. 3 menit kemudian, sidang pembacaan eksepsi dilanjutkan kembali, bahwa Uskup Keuskupan Atambua sepatutnya dihormati bukan karena jabatannya semata melainkan karena urapan suci yang diterimakan atas dirinya baik pada saat pentahbisan menjadi Pastor maupun menjadi Uskup.

Demikian pula halnya dengan tergugat 11 dan III dan juga merupakan pribadi – pribadi yang terurapi menjadi pemimpin umat Katolik di Kiupukan dan di tingkat Dekenat Kefamenanu serta tergugat 1V, Theodorus Lorenzo Taolin sebagai orang tua yang dituakan juga oleh masyarakat Insana karena keberadaannya sebagai ahli waris Raja Insana L.A.N Taolin (Almarhum). Bahwa selain telah melukai dan mencabik – cabik nama baik serta harkat dan martabat tergugat 1,II dan III tuduhan tersebut juga telah mencabik – cabik hati dan perasaan seluruh Umat Katolik Se Keuskupan Atambua dan seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah Kerajaan Insana

penyerahan tanah Gua Bitauni oleh Raja Insana L.A.N Taolin (Almarhum) secara administratif di pelataran Gua Bitauni pada tanggal 2 September 1988, kepada Gereja diterima Uskup Atambua, Mgr Anton Pain Ratu, SVD.

Terhadap point lain dari gugatan para penggugat, tidak ditanggapi Yoseph Maisir, SH dan Fransiskus Jefry Samuel, SH sebagai Kuasa Hukum Gereja Katolik Keuskupan Atambua lantaran beberapa point gugatan dimaksud dinilai fiktif belaka.

Pada tempat yang berbeda usai sidang, dua kuasa hukum Gereja Katolik Keuskupan Atambua, Yoseph Maisir dan Jefry Samuel menyatakan membantah semua dalil penggugat dan telah melakukan gugatan balik terhadap para penggugat.

“Sesuai jawaban yang disampaikan pada persidangan, kami membantah semua dalil yang disampaikan para penggugat lantaran tidak memiliki legal standing. Dan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum para penggugat, kita menuntut ganti rugi materil kepada mereka sebesar Rp 325 juta dan tuntutan ganti rugi immaterilnya sebesar Rp 1 Miliar”, ungkap Maisir.

Dilanjutkan Jefry Samuel bahwa pihaknya telah melakukan gugatan balik kepada para penggugat.
“Kita sudah melakukan gugatan balik kepada para penggugat saat tadi dalam eksepsi jawaban sekaligus rekonvensi. Dalam peraturan Hukum acara itu wajib membalas gugatan balik pada saat jawaban. Dan dasar kita melakukan gugat balik itu adalah Sertifikat”, jelas Jefry Samuel.

Sejak dibacakannya gugatan rekonvensi dalam persidangan di PN, Kefamenanu, status Uskup Emeritus Mgr. Anton Pain Ratu, SVD, Romo Donatus Tefa, Pr, Romo Gerardus Salu, Pr beserta empat orang lainnya, kini berubah menjadi para penggugat rekonvensi.

Sekalipun telah dilakukan gugatan balik, dua kuasa hukum Keuskupan Atambua menyatakan tetap lebih mengedepankan hukum cinta kasih.

“Karena para penggugat adalah umat katolik kami berharap mereka mau mengakui kesalahan dan bertobat. Pihak kami tidak menuntut ganti rugi yang dimaksud, baik materiil maupun immatriil. Melalui kami, para tergugat hanya ingin kerugian dimaksud diganti dengan sebuah permintaan yang sifatnya lebih spritual kepada penggugat, yakni pengakuan kesalahannya dan meminta maaf dalam perayaan Misa didepan seluruh umat atau mengakui kesalahannya di Gereja Katedral Atambua, ditahta Bapak Uskup jika malu mengakui kesalahan di depan umat di Gua dan Gereja Bitauni.

Setelah itu baru melakukan pertobatan dan mengaku dosa dan diberi pengampunan, sehingga bisa diterima kembali sebagai warga gereja dan umat Allah.

Sebelumnya diberitakan, tanah Gua Bituani di kelurahan Bitauni kecamatan Insana digugat oleh tiga tiga orang penggugat, yakni Gregorius Taneo alias Goris, Gabriel Anunut, dan Nikolaus Naikofi.

Sementara tujuh orang yang digugat diantaranya Uskup Atambua MGR. Anton Pain Ratu, SVD, Romo Donatus Tefa, Pr, Romo Gradus Sallu, Pr. Drs. Theodorus Lorenzo Taolin selaku ahli waris dari Raja Insana L.A.N. Taolin, Marta Soko ahli waris dari Antonius Atolan, Bernadetha Taneo selaku ahli waris dari S Leu Taneo, dan Nikolas Kab selaku ahli waris dari Thimotheus Sikone.