Gugatan Tanah Gua Bitauni Tidak Berkekuatan Hukum, Goris Taneo Bersedia Damai Asal Dibayar Rp1,3 Milyar

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tanah dan Gua Alam Bitauni, yang dikenal dengan Gua Bitauni yang sudah dipakai selama kurang lebih 50 tahun sebagai tempat Doa dan Ziarah umat Katolik, digugat Gregorius Taneo yang tiba – tiba muncul dan mengaku sebagai ahli waris dari Suku Aplasi atas tanah Gua Bitauni dan sekitarnya.

Pengakuan tersebut tertuang dalam pokok perkara yang disampaikan dalam persidangan pada Senin (02/12/2019), Taneo (Penggugat I) mengaku dirinya dan dua orang penggugat lainnya, Gabriel Anunut (Penggugat II) dan Nikolaus Naikofi (Penggugat III) merupakan Pewaris Suku Aplasi Fatu Bola dan berhak atas tanah Gua Bitauni dan sekitarnya yang terletak di Kelurahan Bitauni RT 003 dan RT 004 RW 002 kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Meskipun secara resmi telah diketahui penyerahan tanah gua Bitauni ke pihak gereja telah berlangsung di pelataran Gua Bitauni pada tanggal 2 September 1988 silam, oleh Raja Insana L.A.N Taolin dan ketua suku Aplasi Anton Leu disaksikan beberapa tokoh adat dan pemerintah, Penggugat I tetap menganggap penyerahan tanah tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga ia melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Atas gugatan tersebut, dua kuasa hukum Gereja Katolik Keuskupan Atambua, Yoseph Maisir, SH dan Fransiskus Jefry Samuel, SH menyatakan siap menghadapi gugatan para penggugat. Menurut kedua pengacara ini, gugatan merupakan hak semua orang tapi tentunya punya legal standing. Hal tersebut disampaikan lantaran gugatan Gregorius Taneo Cs dinilai tidak memiliki legal standing dan secara formil tidak bisa diterima.

“Para penggugat berjumlah 3 orang, yang menggugat tanah gua bitauni dan sekitarnya. Kami berdua sebagai kuasa hukum tidak kuatir sama sekali soal gugatan itu karena kami sudah mendalami isi gugatannya. Pertama, secara formil gugatan itu tidak dapat diterima. Kedua, yang menggugat ini juga umat Allah, umat Katolik. Gua itukan tidak sekedar bangunan fisik tapi ada nilai spiritual di situ. Ada nilai keselamatan yang mau kita capai” kata Maisir.

Maisir juga mengakui, dalam proses mediasi, pihak gereja membuka ruang seluas – luasnya untuk berdamai. Tapi perdamaian itupun menurutnya harus didasari atas kebenaran dan keadilan.
“Dalam proses mediasi, gereja juga membuka ruang seluas – luasnya untuk berdamai. Tapi perdamaian itupun harus didasari atas kebenaran dan keadilan. Itu moralitas gereja dan sebagai kuasa hukum, kami berdiri dititik itu”, lanjut Maisir.

Yang paling unik dalam gugatan para penggugat menurut Maisir bahwa penggugat I, muncul dengan kapasitas yang tidak jelas.

Pengesahan penyerahan tanah Gua Bitauni oleh Raja Insana, L.A.N Taolin ke pihak Gereja pada tanggal 2 September 1988 di Pelataran Gua Bitauni, Kecamatan Insana

“Di sini kami tidak mengerti kapasitasnya sebagai penggugat itu menggugat apakah sebagai kepala suku ataukah perorangan. Pasalnya yang bersangkutan secara de facto tidak pernah diangkat sebagai Kepala Suku Aplasi oleh pihak manapun menggantikan posisi bapak kandungnya sebagai ketua suku Aplasi. Secara adat, dia sudah masuk rumah adat Pakae bukan berada di suku Aplasi. Dan pada tahun 1988 Raja Insana L.A.N Taolin bersama ketua suku Aplasi disaksikan Pemerintah Kecamatan telah menyerahkan tanah Gua Bitauni kepada Keuskupan Atambua yang diterima Mgr. Anton Pain Ratu SVD (Emeritus). Secara pribadi, kapasitas Penggugat I juga dipertanyakan lantaran obyek sengketa bukanlah milik perorangan atau milik pribadi orang tua yang bersangkutan. Sementara dua penggugat lainnya Nikolaus Naikofi dan Gabriel Anunu juga, secara histori sama sekali tidak mempunyai hubungan atau ikatan secara hukum dengan obyek sengketa”, papar Maisir.

Pada waktu dan tempat yang sama, pengacara Keuskupan Atambua Fransiskus Jefry Samuel menegaskan, bahwa obyek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 1988. “Pada dasarnya obyek sengketa sudah bersertifikat sejak tahun 1988 atas nama Keuskupan Atambua.

Sekarang penggugat I meminta ganti kerugian sebanyak 1,3 Milyar rupiah. Ini sama saja dengan anak kandung menggugat kembali bapaknya yang sudah menyerahkan tanah ke pihak gereja. Sementara tanah itu sejarah kepemilikannya sudah terhenti pada tahun 1988 dimana resmi diserahkan ke pihak gereja dalam suatu prosesi misa yang dihadiri sekitar 25 ribu umat dan sudah menjadi aset Keuskupan Atambua”, tandas Jefry.

Kepada sejumlah media yang turut hadir mengikuti jalannya persidangan, Jefry menuturkan tuntutan penggugat berubah – berubah dan suka memberikan pernyataan – pernyataan fiktif atas obyek sengketa. “Tuntutan dalam gugatan 1,3 milyar rupiah, material maupun non material kemudian menjadi nol. Kemudian tuntutan berubah lagi, pihak penggugat menuntut pengakuan saat lahan tersebut telah sah menjadi Aset Keuskupan Atambua.

Penggugat juga telah membuat pernyataan fiktif bahwa di atas obyek sengketa terdapat situs-situs adat. Gereja Katolik sangat menghormati hal tersebut dengan melakukan inkulturasi dan akulturasi. Pihak kami mengecek langsung di lokasi dan tidak ditemukan adanya situs-situs adat yang dimaksud. Kalaupun ada, maka pihak Gereja bersama umat akan menjaga situs-situs tersebut dengan mendekatkan umat pada iman yang benar. Namun, jika menjauhkan umat dari imannya, Gereja tentu akan menolak”, lanjut Jefry.

Dalam perkara tersebut, ada sebanyak 7 orang yang digugat, diantaranya gereja katolik Keuskupan Atambua (MGR.Anton Pain Ratu, Romo Donatus Tefa, Romo Gerardus Sallu, Theodorus Lorenzo Taolin ahli waris dari Raja Insana, L.A.N Taolin (Almarhum), Martha Sako, Bernadetha Taneo dan Nikolas Kab.

Sidang Pembacaan gugatan ini dipimpin Hakim Ketua, Dody Rahmanto dan para hakim anggota, Yefry Bimusu serta I Gede Adi Mulyawan, dihadiri belasan orang pendukung dari penggugat dan dari pihak tergugat, hadir para Imam dari Paroki Santa Theresia, puluhan umat dari Paroki Kiupukan, pemuda pemudi yang tergabung dalam Orang Muda Katolik (OMK) di Kefamenanu, dan anggota PMKRI Kefamenanu. Turut hadir mendampingi para tergugat, saudara kandung dan sejumlah keluarga penggugat I.