KPPN Atambua Serahkan DIPA 2020 ke 53 Satuan Kerja Kabupaten Belu, Malaka dan TTU

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada 53 Satuan Kerja (Satker) dan penandatanganan pakta integritas.

Penyerahan sebanyak 53 DIPA satuan kerja untuk Kabupaten Belu, Malaka dan TTU senilai Rp 742,9 miliar secara simbolis oleh Kepala KPPN Atambua, Suharto berlangsung di aula Hotel Matahari, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, Selasa (26/11/2019).

Menurut Kepala KPPN Atambua Suharto, pada penyerahan 53 DIPA satker dengan total pagu sebesar Rp 477,9 miliar naik sebesar Rp 43,6 miliar dibandingkan pagu awal tahun 2019 sebesar Rp 434,3 miliar.

Dari total DIPA tersebut, alokasi 10 (sepuluh) terbesar berturut-turut yakni, Universitas Timor Rp 113,6 miliar, Polres Belu Rp 81,6 miliar, Polres TTU Rp 50,4 miliar, Kantor Kementerian Agama TTU Rp 28,4 miliar, Kejaksaan Negeri Belu Rp 24,8 miliar, Kantor Kementerian Agama Belu Rp 24,0 miliar.

Kantor Kementerian Agama Malaka Rp 16,6 miliar, Bandara Haliwen Atambua Rp 16,1 miliar, KPP Bea dan Cukai Atambua Rp 12,3 miliar
dan Kantor Imigrasi Atambua Rp 11,7 miliar.

Adapun total alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang akan disalurkan oleh KPPN Atambua untuk Pemerintah Kabupaten Belu, TTU dan Malaka sebesar Rp742,9 miliar terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp375,3 miliar dan Dana Desa sebesar Rp367,6 miliar.

Alokasi DAK Fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp73,3 miliar atau -16,3 % dibandingkan tahun 2019, sedangkan alokasi Dana Desa TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp12,9 miliar atau 3,6 % dibandingkan tahun 2019. Pada Tahun 2020 terdapat perubahan kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik untuk mendorong penyerapan dan capaian output agar dapat direalisasikan lebih awal.

Sementara Dana Desa 2020 dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa sehingga diharapkan lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat desa.

Lanjut dia, mereview kembali pelaksanaan anggaran Tahun 2019 yang sebentar lagi akan kita akhiri, berdasarkan evaluasi kami menunjukkan pola yang membaik namun belum eksponensial atau revolusioner. Akselerasi lonjakan penyerapan masih terlihat di triwulan akhir tahun berjalan.

Kondisi tersebut jelas Suharto, tentu saja belum dapat memberikan kontribusi optimal belanja pemerintah bagi stimulus perekonomian di Provinsi NTT dan dapat memicu inflasi karena tertumpuknya kegiatan dan tagihan di akhir tahun anggaran.

“Evaluasi telah sering dilakukan, namun tidak cukup dengan tindakan evaluasi secara formal namun kita perlu langkah konkrit sehingga memiliki nilai lebih terhadap perputaran perekonomian di Provinsi NTT serta langsung berdampak di tahun anggaran berkenaan,” ujar dia.

“Kami juga mengingatkan kembali terkait dengan sisa waktu beberapa hari pelaksanaan anggaran TA 2019. Kami mengharapkan agar seluruh Satker Vertikal dan Pemda terkait DAK FISIK dan Dana Desa dapat segera menyelesaikan pekerjaan/persyaratan salur dan mengajukan ke KPPN sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2019,” sambung Suharto.

Semangat dalam menyelesaikan tahap pelaksanaan anggaran kiranya juga tetap mempertimbangkan siklus akhir yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas dengan capaian opini terbaik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

“Dapat kami laporkan sebagai evaluasi untuk penyempurnaan di 2020 bahwa capaian realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019 secara keseluruhan diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Hal ini dengan memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan (dikontrakkan) sebesar 87% dari total alokasi DAK Fisik 2019 atau (menurun) dibandingkan tahun 2018 sebesar 97%,” ungkap Suharto.

Adapun beberapa catatan (menurunnya) prosentase realisasi penyaluran disebabkan antara lain terdapat bidang-bidang di beberapa Pemda yang gagal lelang, terlambat lelang, jenis barang tidak tercantum dalam e-catalogue, dan kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena nilai Rencana Kegiatan yang disetujui K/L tidak sesuai usulan. Sementara itu untuk realisasi penyaluran Dana Desa pada tahun 2019 diproyeksikan sampai dengan akhir tahun mencapai 99,997% atau naik tipis dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 99,996%.

Hal ini disebabkan masih terdapat sisa dana di rekening kas umum daerah yang belum disalurkan ke rekening kas desa. Untuk itu kami mengharapkan pada Tahun 2020 kiranya masing-masing Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan dengan lebih dini dan lebih matang mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring pemantauan pekerjaan sejalan dengan alokasi yang telah disampaikan pada hari ini atau lebih awal dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan perekonomian NTT dan nasional.

Untuk Dana Desa diharapkan penyusunan APBDes dan peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa dapat segera ditetapkan sehingga penyaluran dapat dilakukan di bulan Januari 2020 dan segera dapat dilaksanakan di tingkat Desa.

Diharapkan pelaksanaan anggaran di tahun 2020 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTT. Pada kesempatan penyerahan DIPA 2020 ini, kami juga memberikan apresiasi kepada mitra kerja.

“Untuk mendorong Gerakan Non Tunai kami memberikan Apresiasi kepada Satuan Kerja Vertikal yang paling aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP),
Dan apresiasi kepada Satuan Kerja yang memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik tahun 2019,” pungkas Suharto.

Lanjut dia, semoga pelaksanaan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat.

Tema dari kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 adalah APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menegakkan kerangka pembangunan yang kuat dan kredibel, memacu perekonomian tumbuh lebih tinggi, menggairahkan investasi dan mendorong daya saing.

Terdapat 5 program prioritas kerja, yang mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan infrastuktur; (3) Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi; (4) Transformasi ekonomi, serta (5) Penyederhanaan birokrasi.

Implementasi APBN tahun 2020 memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala Satuan Kerja, Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah dan jajarannya yang menjadi penanggungjawab program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun 2020, untuk mencapai target pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pencegahan dan penurunan kondisi stunting.