Pinjaman Daerah Dinilai Sebagai Penumpang Jalan

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Usulan pemerintah provinsi terkait pinjaman daerah senilai Rp900 miliar untuk pembangunan infrastruktur dinilai sebagai ‘penumpang jalan’ karena tidak dibahas dan ditetapkan dalam KUA PPAS yang telah ditetapkan pada Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT asal Fraksi PDIP, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (14/11/2019).

Patris mengatakan, dirinya sudah memberi catatan kritis terkait pinjaman daerah senilai Rp900 miliar yang diusulkan pemerintah. Karena usulan yang berlaku pada tahun 2020 itu tidak dibahas dan dimasukan dalam dokumen KUA PPAS yang telah ditetapkan pada Agustus 2019. Sedangkan dalam KUA PPAS yang telah ditetapkan itu, ditetapkan Rp529 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

“Kalau sekarang baru pemerintah usulkan soal pinjaman daerah, kita boleh katakan usulan itu seperti penumpang jalan yang secara aturan tidak mungkin diterima,” kata Patris.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyampaikan, ruang yang dapat dipakai untuk membahas usulan pinjaman daerah itu adalah penyesuaian KUA PPAS. Namun harus dilakukan konsultasi ke Kemendagri untuk mendapat peraetujuan.

“Kalau Mendagri setuju, bisa saja dilakukan penyesuaian KUA PPAS,” ungkap Patris.

Ia berargumen, kalaupun Kemendagri menyetujuinya, belum menjamin penyesuaian KUA PPAS dapat diakomodasi pada tahun anggaran 2020. Karena pemerintah belum punya perencanaan penggunaan dana pinjaman daerah itu.

“Belum ada perencanaan soal pemanfaatan penanganan ruas jalan yang bersumber dari pinjaman daerah itu,” tandas Patris.

Karena itu, dia mengusulkan agar pinjaman daerah ini diusulkan kembali ke DPRD pada 2020, sehingga dibahas untuk dilaksanakan pada 2021 mendatang. Pemerintah tidak perlu kaku dengan target bahwa tiga tahun pertama kepemimpinan gubernur sekarang, infrastruktur di NTT ditangani secara total. Lebih baik menunda dulu agar tidak menyalahi prosedur dan melalui perencanaan yang matang.

“Selain tidak salahi prosedur dan mekanisme pembahasan, juga tidak menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akibat perencanaan tidak matang,” kata Patris.

Anggota Partai Demokrat, Leo Lelo menyatakan, usulan tentang skema pinjaman daerah harus merujuk pada pasal (6) PP 56/2018. Namun skema pinjaman daerah yang diusulkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini dinilai sudah terlambat.

Sesuai ketentuan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini menyampaikan, pinjaman daerah harus masuk dalam dokumen KUA PPAS. Sedangkan KUA PPAS untuk tahun 2020 sudah ditetapkan pada Agustus 2019 lalu. Sehingga sangat tidak memungkinkan lagi untuk mengakomodasi para pinjaman daerah senilai Rp900 miliar itu.

“Hanya satu langkah yang bisa mengakomodasi pinjaman daerah senilai Rp900 miliar itu yakni melalui penyesuaian KUA PPAS di Kemendagri,” tandas Leo Lelo.