Warga Desa Rafae Datangi DPRD Belu, Cypri Temu : Selesaikan Persoalan Pilkades Sebelum Lantik

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Warga Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL kembali mendatangi gedung DPRD Belu, Kamis (7/11/2019).

Sebelumnya warga Desa Rafae pendukung dua Cakadea yang menang Pilkades dan kalah datangi Kantor Bupati Belu guna mengklarifiksi persoalan Pilkades serentak 2019 yang diprotes pendukung Cakades kalah lantaran dua lubang coblos dinyatakan sah panitia.

Namun, kehadiran warga kedua pendukung sejak pukul 09.00 wita untuk mengklarifikasi persoalan Pilkades tidak ada kejelasan. Hal itu membuat warga mendatangi gedung DPRD Belu guna menyampaikan aspirasi terkait persoalan dimaksud.

Yohanes Taek bersama perwakilan warga saat diterima Wakil Ketua DPRD Belu, Cyprianus Temu diruang kerjanya menyampaikan, kami sudah terima pemberitahuan terkait pilkades dan tetap penyelesaian tidak ada.

“Kami melihat panitia tarik ulur, dan kami tidak percaya panitia pleno gelap di tanggal 16 Oktober malam,” tandas dia.

Lanjut Taek, pada tanggal 21 kami menerima surat klarifikasi dari panitia desa tapi buktinya pleno kabupaten. Di tanggal 25 Oktober itu ada klarifikasi tapi kami calon kadea tidak ada pemberitahuan. Dijanjikan tanggal 7 hari ini mau klarifikasi tapi ditunda dan move tidak percaya kepada panitia tidak ada lagi.

“Kami protes panitia perolehan suara yang dua lubang sah dinyatakan panitia,” ucap Taek.

Lanjut dia, diirnya bersama warga pendukung Cakades kalah kecewa karena hari iin tidak dilaksanakan klarifikasi persoalan Pilkades. “Kalah menang wajar tapi kamu inginkan keadilan,” ungkap Taek.

Anggota DPRD Belu, Cyprianus Temu dihadapan perwakilan warga mengatakan, Desa Rafae tidak ada salah karena sudah ada pembicaraan di Kantor Bupati Belu dan tembus ke Komisi.
“Nanti akan komunikasi lagi dengan desa bersama 6 desa bermasalah untuk rapat dengar pendapat,” kata dia.

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan dirinya telah melimpahkan kewenangan kepada Komisi I untuk menyelesaikan persoalan Pilkades yang terjadi.
“Kewenangan saya serahkan ke komisi. Saya minta selesaikan persoalan desa Pilkades sebelum lantik dan harus clearkan semua masalah,” tandas Temu.

Dia menilai, Pemerintah daerah tidak mampu mengambil sikap persoalan desa. Diharapkan mudah-mudahan bisa diagendakan penyelesaian masalah Pilkades yang terjadi. “Kalau janji Pemerintah tidak menyelesaikan persoalan Pilkades maka kita akan bertemu di sidang perdana,” tandas Temu.

Pantauan media di ruang lobi DPRD Belu ratusan warga Desa Rafae memadati ruangan rumah rakyat dengan posisi duduk dilantai hingga tangga depan gedung wakil rakyat menunggu hasil pertemuan warga bersama dewan.