“Mafia” SK Teko Berujung Tangis Para Guru di Gedung DPRD Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Polemik Surat Keterangan (SK) pengangkatan Tenaga Kontrak (Teko) para guru tenaga pendidikan dan kependidikan di Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL tak kunjung selesai.

Diduga ada mafia terkait SK teko sehingga berujung yang sejumlah guru yang telah mengabdi tujuh tahun ke atas tidak terakomodir dalam lampiran SK. Bahkan saat SK direvisi beberapa nama yang awalnya ada dalam lampiran justru tidak ada.

Terkait hal tersebut, Ketidakadilan itu menyebabkan isak tangis para guru honorer tenaga pendidikan dan kependidikan terpecah saat bertemu dengan Bupati Belu, Willy Lay sidang paripurna DPRD Belu dengan agenda pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Belu, Jumat(11/10/2019).

Dihadapan Bupati Lay para guru meminta keadilan terkait dengan SK pengangkatan mereka yang mana tidak terakomodir dalam lampiran pertama, dan pada lampiran SK hasil revisi nama diganti dengan oknum lain.

Akui para guru, dari sisi persyaratan mereka sudah layak. Selain memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, para guru ini juga mengaku sudah mengabdi di atas tujuh tahun sebagaimana disyaratkan pada saat proses seleksi berkas.

Salah seorang guru yang tidak mau namanya disebut mengaku mengajar di SD Wirasakti Atambua sejak tahun 2011. Sebagai guru kelas menyampaikan nada protes penuh kekecewaan. Pada SK yang diserahkan Bupati Belu pada 9 September 2019 lalu namanya ada, tapi namanya tidak ada pada SK yang sudah direvisi.

“Kalau begitu pada SK pertama, jangan kasih masuk memang nama kami biar supaya adil. Kami ini sudah lama mengabdi kasihan,” ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan beberapa orang guru dengan nada terbata-bata. Para guru protes, ada oknum yang bukan bidang tenaga pengajar namanya terakomodir dalam lampiran SK, sementara oknum murni bidang pendidikan mengabdi 7 tahun ke atas namanya tidak terakomodir.

Menyikapi itu, Bupati Lay meminta maaf terkait masalah pengangkatan SK teko para guru yang tidak terakomodir dalam lampiran SK termasuk SK hasil revisi.

“Secara manusia ini ada kesalahan dan saya sudah minta maaf kemarin. Saya minta maaf, kalau tidak mau tahun depan saya tidak akan tambah kuota,” kata Lay.

Akui Lay, secara manusia ada kesalahan dengan SK teko, dan dirinya meminta maaf ada kesalahan itu. Tahun depan kata dia akan bicarakan dengan DPR untuk penambahan kuota.

“Tapi kalau tetap lakukan seperti ini saya tidak akan tambah kuota. Itu kesalahan teknis, kita tidak bisa merubah lagi. Saya sudah janjikan ke mereka tahun depan kita tes, tidak diangkat lagi,” kata dia.

Lebih lanjut jelas Lay, kemarin para guru datang ke dirinya, tapi dirinya bukan pengadilan, kejaksaan yang menyidik, tapi hanya menampung saja, itukan ada inspektorat. “Soal kesalahan itu saya selisih, makanya ini sebagai saya punya bahan,” ujar Lay sembari pergi meninggalkan para guru.