BPJS Ketenagakerjaan Jangan Hanya Ambil Iuran

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diingatkan agar jangan hanya mengambil iuran para peserta di NTT tanpa melakukan sesuatu yang riil untuk daerah ini.

Wakil Gubernur, Josef A. Nae Soi sampaikan ini pada kegiatan Strategi dan Implementasi Road Map Pinjaman Daerah “NTT Bangkit dan Sejahtera” dan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur.

Nae Soi meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk wajib hukumnya melindungi setiap pekerja yang bekerja di NTT. Karena BPJS Ketenagakerjaan lahir dari definisi work atau kerja.

Ia menjelaskan, ketika mengikuti konferensi ILO, didapat dua definisi yakni work (kerja) dan labouring (penggarap). Work adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa dengan puas atau memuaskan sambil memelihara segi jasmani dan rohani. Jadi, mesti menghasilkan. Maka lahirlah produktivitas.

“Hasil dari produktivitas adalah puas karena telah mengaktualisasi diri dan orang yang memanfaatkan pekerja itu juga puas,” kata Nae Soi.

Lebih lanjut ia menyatakan, walau demikian, segi jasmaninya juga harus terpelihara. Sehingga lahirlah dapam satu hari ada delapan jam, kerja.

Ia berargumen, jika konsepnya hanya penggarap, mereka tidak pantas untuk mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya penggarap adalah orang yang melakukan kegiatan hanya menggarap dan mereka tidak bertanggungjawab, tidak mendapatkan hasil dan tidak mendapatkan kepuasan. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan penggarap adalah maling.

“Kalau maling dia tidak pantas dapat BPJS. Tapi kalau namanya work, wajib hukumnya mereka dapat perlindungan. Apalagi sudah ada UU mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira pertemuan ini sangat luar biasa,” tandas Nae Soi.

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sisilia Sona selaku moderator mengatakan, sinergitas menjadi kata kunci bagi semua pemangku kepentingan di NTT. Dari kegiatan ini, ada dua hal yang ingin dicapai yakni pertama, bagaimana meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTT. Kedua, bagaimana sikap semua pihak untuk melakukan perlindungan terhadap para pekerja di NTT.

“Terkait aspek tersebut, Pemerintah NTT telah mengeluarkan instruksi Gubernur NTT Nomor 2 tahun 2019,” papar Sisilia.

Selain itu, lanjutnya, juga diatur bagaimana kepesertaan untuk non ASN atau tenaga kontrak daerah. Juga kepesertaan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Tenaga kerja penerima upah yang bekerja di perusahaan dan tenaga kerja bukan penerima upah atau bekerja secara mandiri.

“Semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTT,” ungkap Sisilia.