SK 204 Teko Bermasalah, Anggota DPR Belu Minta Bupati Copot Kadis P dan K

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Anggota DPRD Belu menilai Pemerintah telah melakukan pembohongan publik terkait SK 204 Tenaga Kontrak (Teko) yang menuai polemik hingga diprotes sebagian Guru.

Terhadap persoalan itu, Anggota Dewan Belu meminta agar SK 204 Teko ditinjau ulang, sehingga ada keadilan bagi sebagian guru yang tidak terakomodir dalam SK 204 teko tahun 2019.

“Kalau tidak mampu kita minta Bupati copot saja Kadis,” kata Anggota DPRD Belu Beni Manek dalam RDP bersama para Guru terkait polemik SK 204 teko di ruang sidang paripurna Dewan Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, Selasa (17/9/2019).

Senada, Anggota DPRD Belu Apri Hale menolak dan meminta agar SK pengangkatan 204 teko ditinjau ulang. Sementara Ciprianus Temu mengatakan dua instansi telah lakukan kesalahan dan minta SK tersebut dianulir. “Pemerintah berpikir lain, omong lain buat lain,” kata Temu.

Anggota DPRD Belu, Theo Manek menilai SK tersebut cacat hukum dan minta rekomendasi dari Dewan untuk diperiksa Dinas teknis. “Masa yang selama ini tidak kerja tapi ada dalam SK. Ini pembohongan publik, tolong hargai guru jangan diskriminasi mereka,” kata Manek.

Anggota DPRD Edmundus Tifa mempertanyakan regulasi yang tepat menangkat teko ini apa, harus jelas. Yang kedua dilihat sesuatu masa kerja bukan kebutuhan. “SK ini ada kejanggalan karena itu harus tinjau ulang,” tegas Tifa.

Menyikapi polemik SK tersebut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Belu, Marsi Loe menuturkan, SK 2014 teko berdasarkan hasil verifikasi bersama antara Dinas PK dan Inspektorat sesuai aturan dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 dan Permendikbud 15 Tahun 2010 terkait Kualifikasi dan Standar Kompetensi Pendidikan bagi tenaga kontrak guru.

“Saat kami lakukan verifikasi, kami temukan sebanyak 700 orang guru komite, sementara kebutuhan Teko hanya untuk 200 orang, sehingga kami melakukan verifikasi bagi guru honor yang telah mengabdi lebih dari 7 tahun dan maksimal 19 tahun, kami temukan berjumlah 225 orang, sehingga dengan penuh pertimbangan kami tetapkan sebanyak 200 orang teko dan 4 orang tenaga administrasi,” urai dia.

Kaitan dengan kualifikasi jelas Marsi, sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017, tenaga kontrak guru harus penuhi kualifikasi sesuai dapodik seperti guru kelas harus latar belakang PGSD, dan guru SMP harus sesuai mata pelajaran dan diutamakan standar kementerian untuk peningkatan kualitas ujian nasional, serta standar dari Kemendikbud telah berbeda dari tahun sebelumnya.

Shingga lanjut Marsi pihaknya tidak dapat memaksakan kualifikasi sesuai dengan permintaan Bupati Belu sesuai lama masa kerja dari guru honor. “Kami bekerja sesuai dengan ketentuan dan jika dalam perjalanan ada guru komite yang tidak masuk dalam daftar Teko karena kualifikasi pendidikan tidak memenuhi,” kata Kadis P dan K.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Belu, Iwan Manek menyampaikan pihaknya melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan perintah dari Bupati serta berkonsultasi dengan BKPP terkait data guru komite. Verifikasi faktual dilakukan berdasarkan kualifikasi masa kerja guru komite, SK Pembayaran honor, daftar kehadiran, rekomendasi kepala sekolah asal, hasil wawancara dengan guru senior pada sekolah tersebut.

Lanjut Iwan, hasil konsultasi dengan BPKP sesuai masa kerja sesuai dengan persyaratan SK pengangkatan, SK pembayaran honor, SK Pembagian Tugas, Surat Pernyataan Kepala Sekolah, serta persyaratan lainnya.

“Saat kami lakukan verifikasi lapangan, kami menggandeng kepolisian dengan tujuan menghindari penipuan data, serta kami temukan banyak masalah dari guru honor telah berstatus ASN, adapula yang telah lulus jalur P3K, dan ada pula yang telah pindah ke daerah lain, bahkan ada juga guru honor yang telah meninggal dunia,” ucap dia.

Hasil verifikasi lapangan mendapat sebanyak 225 guru komite yang memiliki masa kerja di atas 7 tahun, bahkan yang tertua selama 19 tahun pengabdian. Semua hasil verifikasi itu kami sebatas memberikan rekomendasi kepada BKPP dan Dinas P dan K, dan penentuan akhir bukan pada kami melainkan keputusannya dari dinas teknis.

Iwan tegaskan, terhadap verifikasi lapangan pihaknya tidak memiliki kepentingan apapun serta tetap bekerja dengan hati nurani, dan inspektorat bukan penentu akhir penetapan SK Teko Guru.
“Kami bekerja sesuai perintah Bupati untuk menentukan kualifikasi guru dengan mengutamakan masa pengabdian, sehingga kami melakukan verifikasi lapangan, sementara penentuan akhir menjadi kewenangan dinas teknis,” kata dia.