Warga Nanaet Desak Mantan Kades Diperiksa dan Batalkan Pilkades 2019

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Warga Desa Nanaet, Kecamatan Nanas Duabesi, Kabupaten Belu adukan mantan Kepala Desa Nanaet Kandrianus Taek ke DPRD Belu terkait dugaan penyelewengan dana desa serta bebarapa masalah lainnya.

Belasan warga Desa Nanaet diterima oleh Wakil Ketua I sementara Jefri Nahak bersama sejumlah anggota DPRD Belu di ruangan Komisi I, Kamis (12/9/2019).

Dalam pertemuan bersama, Akri mewakili warga Nanaet menyampaikan tuntutan agar
mantan Kepala Desa Nanaet Kandrianus Taek diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana desa.

Tidak saja itu, warga juga meminta agar Pilkades Nanaet pada bulan Oktober 2019 mendatang dibatalkan. “Kalau tuntutan kami tidak diakomodir, kami akan segel kantor Desa,” tegas Akri.

Adapun pernyataan aspirasi masyarakat Desa Naanet yang disampaikan Akri yakni, kami masyarakat Nanaet mau mengetahui sejauh mana tindak Ianjut Pemerintah berkaitan dengan laporan pertama dan laporan kedua.

Dalam laporan l dan laporan ll, termuat beberapa item laporan dan menjadi fokus tuntutan kami saat ini adalah pengukuran tanah desa Nanaet di mana ada pungutan uang dan berkaitan dengan itu sampai saat ini belum ada klarifikasi dari dinas BPN.

Selain itu, dalam klarifikasi tertanggal 19 Juni 2019, ada pernyataan dari mantan desa Nanaet soal Iistrik yang akan menyala di dusun Halidais pada bulan september tetapi sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda listrik akan menyala di dusun Halidais.

Di samping itu, ada dana DMP senilai rp 100 juta yang belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh mantan desa nanaet, sementara dalam klarifikasi tanggal 19 Juni 2019 di kantor desa Nanaet mantan mengatakan bahwa buku rekening sudah diserahkan ke dinas Ketahanan Pangan tetapi kenyataannya belum diserahkan.

Dalam dana ADD tahun 2018 ada pembelian sapi betina bibit sebanyak 30 ekor, tetapi dalam realisasi tidak transparan, sehingga penerima bantuan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat desa Nanaet.

Kemudian dalam laporan kedua termuat inventaris desa Nanaet dan Dokumen penting terkait pembangunan desa Nanaet yang belum diserahkan oleh mantan kades kepada Penjabat desa Nanaet.

Adapun dalam laporan ketiga termuat pencairan dana desa tahap Itahun Anggaran 2019 senilai rp 281 juta, yang dicairkan oleh mantan kades pada akhir masa jabatan Nanaet tanggal 16 Mei 2019.

Dalam penyaluran dana itu tidak tepat sasaran, di mana dibuktikan dengan penolakan penandatanganan SPJ oleh sekdes dan kaur keuangan atau bendahara (bukti SPJ fiktif terlampir). Selain itu, ada kejanggalan dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) perangkat desa Nanaet (bukti terlampir dalam SK).

Dalam SK tersebut termuat nama Arnoldus Siri dan Jefri Susanto Bere, kedua orang ini nama termuat dalam SK dari Januari 2019, sementara mereka bekerja pada bulan Mei 2019 dan hak mereka dari Januari sampai Mei 2019 diterima oleh Maria Petronela Ida dan Damianus Leto.

Berkaitan dengan proses PILKADES desa Nanaet, pembentukan panitia tidak melalui musyawarah dusun dan tidak difasilitasi oleh pihak kecamatan sehingga ada ketidaknetralan panitia, dimana panitia memihak kepada mantan. Hal ini dibuktikan dengan pernvataan mantan kades dalam rekaman (bukti rekaman ada), juga ada kesalahan panitia yang mengeluarkan pemilih penduduk desa Nanaet atas nama Sekdes Nanaet dan 8 KK.

Atas dasar laporan-Iaporan itu warga masyarakat desa Nanaet menuntut, mantan Kades diperiksa berkaitan laporan kami di atas. Pilkades desa Nanaet dibatalkan. Kalau tuntutan kami ini tidak diakomodir maka kantor desa Nanaet kami segel.

Menyikapi itu, Anggota DPRD Belu Edmundus Tifa meminta hadirkan mantan Kades terkait laporan warga terkait sejumlah kejanggalan. Apalagi saat cairkan dana di akhir masa jabatan itu melanggar aturan.

Anggota DPRD Belu Theo Manek mengatakan, laporan warga ini sangat serius kalau tidak ditindaklanjuti maka akan terjadi konflik karena itu ada sebagian dana yang diperuntukan bagi warga yang tidak diterima.

Manek tambahkan, kaitan Pilkades dipertanyaka rekomendasi hasil periksa Inspektorat seperti apa. Tentu harus ada berita acara saat sertijab mantan kades diakhir masa jabatan. “Kita minta klarifikasi menyeluruh,” pinta Manek.

Jefri Nahak selaku Wakil Ketua I sementara dalam kesimpulan akhir mengatakan, apa yang sudah menjadi pengaduan dari pertama sudah ditindaklanjuti dan sependapat soal rekomendasi dasar hasil pemeriksaan Inspektorat seperti apa.

“Besok kita klarifikasi secara keseluruhan terakit laporan warga. Kita akan panggil dinas teknis, mantan Kades, pihak PLN supaya kita clearkan masalah yang diadukan warga Desa Nanaet,” ucap Ketua Partai Golkar Belu itu.