DPR Wajib Dengar Masukan Pimpinan KPK

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – DPR dan pemerintah wajib mendengar secara langsung dari pimpinan KPK segala hal terkait revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mantan Komisioner Komisi Penyidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus sampaikan ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Rabu (11/9/2019).

Menurut Petrus, DPR dan pemerintah perlu mendengar penjelasan langsung karena terkait polarisasi itu, mulai terjadi polarisasi di tengah masyarakat antara yang pro revisi dan yang kontra revisi UU KPK. “Jiwa besar DPR dan KPK dituntut untuk duduk bersama guna saling mendengarkan agar tidak ada dusta di antara kita,” katanya.

Ia menjelaskan, tugas utama KPK adalah mencegah dan memberantas korupsi. Sehingga lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Petrus, KPK sudah berusia 15 tahun. Dengan demikian KPK lebih paham mana yang menjadi kekuarangan atau kelemahan dan kelebihan atau kekuatan UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dan apa saja yang menjadi kendala utama yang dihadapi KPK sehingga pemberantasan korupsi belum berhasil termasuk pemerintah belum berhasil membangun suatu sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.

Advokat Peradi ini berargumen, indikator suksesnya pemberantasan korupsi terletak pada apakah di kalangan penyelenggara negara sudah menjadikan perilaku hidup bersih dan bebas dari KKN sebagai bagian dari gaya hidup. Selama masyarakat khususnya penyelengara negara masih menjadikan KKN sebagi bagian dari gaya hidup, maka pemerintah dianggap gagal atau belum berhasil menciptakan ASN dan penyelenggara negara yang bebas dari KKN.

“Selama ini yang diberantas KPK hanya kejahatan korupsi, sementara kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh KPK,” tandas Petrus.

Ia menyatakan, kegagalan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK, seakan-akan hanya menjadi dosanya KPK. Akan tetapi kegagalan pemberantasan korupsi oleh karena kurangnya dukungan dari polri dan kejaksaan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Di Kepolisian ada bidang pemberantasan korupsi atau disebut Dirtipikor, begitu juga di Kejaksaan Agung ada Jampidsus yang membawahi Direktur Penyidikan Tipikor.

“Hingga saat ini, lembaga tipikor di polri dan kejaksaan minim prestasi bahkan menjadi bagian dari korupsi itu sendiri,” papar Petrus.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dengan perjalanan usia KPK yang sudah mencapai 15 tahun, tentunya memiliki pengalaman dan pemahaman tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hal itu terutama terkait fungsi dan tugas KPK melakukan monitoring. Sehingga berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.

“KPK juga memberi saran kepada pimpinan lembaga negara termasuk DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan, jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi,” ujar Petrus.(NTT-R)