Kades Makun Matheos Anoit, Lewati Masa Tugas Tanpa Lakukan LKPJ

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kepala Desa Makun, kecamatan Biboki Feotleu, Matheos Anoit dikabarkan selama masa jabatannya tidak pernah membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ].

Bahkan dalam 1 periode kepemimpinannya mempekerjakan 4 bendahara, hasil mutasi jabatan bendaharapun sesuka hati dipilih diantara stafnya tanpa melalui prosedur.

Menyoali kinerja sang Kades, Ketua BPD desa Makun, Leonardus Kino dan seluruh anggotanya mengaku pernah meminta Persiapan Dokumen LKPJ terkait dengan masa jabatan Kades. Namun tidak pernah direspon. “Pada bulan Desember lalu kami meminta Dokumen LKPJ dari Kades namun tidak pernah direspon sama sekali”, Ungkap Kino.

Menurut Kino pihaknya juga pernah mendatangi Kejaksaan Negeri [Kejari] Kefamenanu, menyampaikan pengaduan dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh sang Kades. Namun hingga saat ini belum ditindaklanjut pihak Kejari Kefamenanu.

“Pada bulan Februari 2019 kami mendatangi Kejaksaan Negeri Kefamenanu, membawa data – data dugaan penyalahgunaan Dana Desa namun hingga kini belum ditindaklanjuti pihak Kejari Kefamenanu”.

Menurut Ketua BPD desa Makun, LKPJ Kepala Desa merupakan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Itu harusnya disampaikan secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan Maret atau tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Namun selama masa jabatannya sejak sang Kades tidak pernah membuat LKPJ.

“LKPJ itu merupakan laporan Kepala Desa yang wajib dibuat setiap akhir tahun anggaran dan ditunjukkan kepada BPD. Dan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Nah, Kades ini tidak pernah mau menyampaikan LKPJ trus bagaimana kita bisa dapat bahan evaluasi atas kinerjanya,” kesal Kino.

Menurut Kino, sudah beberapa kali BPD meminta Kades Anoit untuk menunjukkan Dokumen LKPJ nya namun tidak pernah mau direspon hingga tahun 2019 ini.

“Sudah 4 kali BPD minta Dokumen LKPJ tapi dia [Kades] belum pernah menyerahkan dokumen berupa RPJMDes, RKPDes, APDes, ke tangan BPD agar kita gunakan sebagai acuan kemudian perencanaan untuk pelaksanaan penyelenggaran LKPJ oleh Kepala Desa. Saya jadinya bertanya – tanya, faktor apa yang menyebabkan dia ragu menyerahkan dokumen – dokumen itu. Padahal itu merupakan dasar utama dan menjadi salah satu syarat mutlak sebagai penyelenggara pemerintah dan pengguna anggaran harus membuat LKPJ. Itu dana milyaran rupiah, kalau didiamkan maka rakyatlah yang akan menjadi korbannya”, lanjut Kino.

Kepada media ini, Kino yang dihubungi pertelepon seluler Jumat pagi [30/08/2019] juga menyampaikan beberapa point dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kades Makun yang sempat dimintai pertanggungjawabannya terhadap Rencana Penggunaan ADD dan Dana Desa sejak tahun 2014 – 2018. Kino mengharapkan segala bukti dugaan penyalahgunaan dana itu secepatnya direspon Kejari Kefamenanu.

Berikut sejumlah data dugaan penyalahgunaan ADD dan Dana Desa yanh berhasil dihimpun media ini, [Arsip] diantaranya tahun 2014, ADD desa Makun sebesar 155 juta 613 ribu rupiah. Bantuan Kementerian Sosial 109 juta rupiah, untuk pembangunan satu balai di desa Makun.

Menyangkut ADD tahun 2014, BPD desa Makun meminta penjelasan Kades menyangkut penggunaannya pada Tunjangan Aparat Desa dan BPD, Belanja Publik dan Belanja Fisik. Sesuai catatan keuangan yang diterima media ini, tunjangan untuk Aparat Desa dan BPD tidak ada sama sekali, sementara Belanja publik senilai 20 juta 350 ribu rupiah dan belanja fisik / pembangunan sebesar 50 juta 359 ribu 667 rupiah.

Tahun 2015, ADD sebesar 155 juta 619 ribu 810 rupiah
Dengan perincian belanja publik 20 juta 350 ribu rupiah, belanja fisik / pembangunan 50 juta 359 ribu 667 rupiah.
Untuk belanja fisik, sesuai perencanaan pengadaan dua unit MCK di kantor desa senilai 20 juta rupiah namun realisasinya 11 juta 444 ribu 667 rupiah. TP dan Agrigat halaman kantor desa sebesar 15 juta 359 ribu 667 rupiah namun realisasinya tidak ada, rencana pengerjaan jalan masuk SDN Haubesi sebesar 15 juta rupiah, realisasinya juga tidak ada.  Dan sesuai informasi yang diperoleh media ini, bahwa dana dari ketiga item tersebut dibelokkan ke pembelian satu unit motor versa seharga 21 juta 500 ribu rupiah.

Sedangkan Dana Desa 275 juta rupiah, sesuai perencanaan ada dua item yakni untuk pembangunan satu gedung PAUD di Haubesi dilengkapi alat permainan anak PAUD dan meubeler. Kedua, pembanguna Drainase 200m dari Bes’ asu ke Oetimu. Untuk pengunaan DD ini tidak pernah ada rapat evaluasi dan musyawarah serah terima aset, hanya penyerahan kunci pintu PAUD dari Kepala Desa kepada Pengelola PAUD.

Tahun 2016, ADD sebesar 155 juta 613 ribu 810 rupiah namun penggunaannya tidak tranpansaran. Tunjangan Aparat desa dan BPD tidak jelas, belanja publik dan fisik juga tidak diketahui.

Penggunaan DD nya sebesar 617 juta 199 ribu 623 rupiah dengan penggunaan pembukaan jalan baru antar dusun Polfatu menuju Bes’asu dengan volume 1.650 m, target 225 juta rupiah namun realisasinya tidak ada [0].Saluran Irigasi Tupan – Oekui target 395 juta 947 ribu 170 rupiah dimenangkan CV Ronalia Jaya atas nama Longginus Nipu namun realisasinya tidak jelas. Kegiatan fisik tidak tuntas dan musyawarah desa serah terima aset belum ada.

Catatan Khusus, bahwa Dana Desa tahun 2016 senilai 617 juta 199 ribu 623 rupiah [DPA], perencanaan untuk 2 jenis kegiatan sebesar 621 juta 947 ribu 170 rupiah maka terdapat selisih kurang 4 juta 747 ribu 547 rupiah.

Tahun 2017 ADD sebesar 323 juta 553 ribu 239 rupiah dan Dana Desa sebesar 780 juta 285 ribu 200 rupiah.
Untuk penggunaan ADD Tunjangan aparat desa dan BPD tidak diketahui, termasuk belanja publik dan belanja fisik.

Sementara penggunaan Dana Desa, Pembukaan jalan Pokfatu – Bes’asu dari tambahan Dana Desa 342 juta 413 ribu 900 rupiah , realisasinya tidak ada [0]. Irigasi Tupan Oekui tambahan Dana Desa 237 juta 586 ribu 100 rupiah realisaai tidak ada [0]. Perpipaan Air Bersih menyambung Program Pamsimas dari Haubesi menuju Kantor Camat samoai Kantor Desa Makun, dengan Dana Desa tahun 2017 sejumlah 35 juta rupiah realisasinya tidak ada [0]. Dengan demikian realisasi anggarannya tuntas 100% namim realisasi kegiatan tidak tuntas bahkan ada yagn tidak dikerjakan.

Tahun 2018, ADD Desa Makun sebesar 323 juta 553 ribu 239 rupiah dan Dana Desa berpacu pada tahun 2017, yakni 780 juta 285 ribu 200 rupiah. Penggunaan ADD seperti tahun 2014 – 2017 tunjangan aparat desa dan BPD dan belanja publik tidak ada, sedangkan belanja fisik sebesar 29 juta 560 ribu 697 rupiah.

Rencana belanja fisik tidak ada laporan pertanggungjawabannya untuk pembelian dua buah meja makan untuk kantor desa, satu gedung inventaris desa hanya satu paket infocus senikai 10 juta rupiah yang dilaporkan. Belanja fisik yang tidak terealisir inipun sesuai informasi yang diterima media ini, dibelokkan ke belanja 40 buah kursi plastik [merk Napo]. Sedangkan rencana penggunaan Dana Desa, instalasi listrik PLN untuk masyarakat 206 KK, dengan target 2 juta rupiah x 206 KK sebesar 412 juta rupiah realisasinya tidak ada [0]. TP dan agrigat berat lapangan kantor desa, lapangan footsal, lapangan volly, tiga buah sumur gali di Petu dan Bes’asu tanpa target dan realisasi.

Dari kronologis dan rincian penggunaan ADD dan DD, diketahui terdapat tiga jenis kegiatan yang tumpang tindih dana dan diantara tiga jenis kegiatan tersebut ada satu jenis kegiatan yang terkesan dicampur aduk Dana yakni Dana Desa dengan ADD :
1]. Jalan Polfatu – Bes’asu dibangun dengan dialokasikan Dana Desa Tahun 2016 sebesar 225 juta rupiah, tahun 2017 tambahan Dana Desa 342 juta 413 ribu 900 rupiah, sehingga totalnya mencapai 567 juta 413 ribu 900 rupiah. Kegiatan fisiknya tidak selesai dan tidak ada musyawarah desa serah terima aset.

2]. Irigasi Tupan- Oekui dibangun dengan Alokasi Dana Deaa sebesar 396 juta 947 ribu 170 rupiah. Tahun 2017 tambahan Dana Desa sebesar 237 juta 586 ribu 100 rupiah, totalnya 634 juta 533 ribu 270 rupiah. Pada point inipun kegiatan fisik tidak selesai dan tidak ada musyawarah Desa serah terima Aset.

3]. TP dan agrigat kantor desa Makun dibangun dengan dana, tahun 2015 dialokasikan Dana ADD / belanja fisik 15 juta 359 ribu 667 rupiah, tahun 2018 alokasi Dana Desa tidak transparan sehingga kegiatan fisiknyapun realisasinya tidak ada [0].

Dan keseluruhan Dana Desa sejak tahun 2015 – 2018 untuk kegiatan fisik yang sempat dilelang ke kontraktor baru satu kali, untuk kegiatan Irigasi Tupan – Oekui tahun 2016, sedangkan kegiatan fisik lainnya dengan pengalokasian Dana Desa lebih dari 200 juta rupiah tidak dilelang hingga tahun 2019.

Untuk semua penetapan item kegiatan dan pengalokasian Dana per item ditetapkan sendiri oleh kepala desa. Bahkan forum rapat tingkat desa digunakan Kades Makun sebagai moment penyampaian keputusannya.

Hingga berita ini diturunkan, Kades Makun, Matheos Anoit belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi per telepon seluler namun tidak tersambung.