SETARA Institute : Penyelesaian Papua Utamakan Perspektif Human Security

Bagikan Artikel ini

Lapporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang berlangsung sejak rabu (21/8/2019) hingga hari ini masih berlangsung. Hari ini ratusan warga dari berbagai wilayah di Timika sejak pagi turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi anti-rasisme terkait insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Sikap Pemerintah dalam menangani kasus rasisme yang menimpa masyarakat Papua dan timbulnya aksi protes dan demonstrasi yang terjadi di daerah yang dikenal sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi (Papua), menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah untuk memahami Papua secara utuh dan mengatasi persoalan secara mendasar

SETARA Institute menilai anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elit daerah bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementra di Papua. Tetapi sepanjang persoalan mendasar Papua tidak di atasi seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagai warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua, tegas Hendardi.

Hendardi meniilai rencana Menkopolhukam Wiranto (20/8/2019), untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif. Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga. Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan manusia (human security).

Rasisme dan steorotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangatlah destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia (human security), baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan. Dalam human security, subyek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan kemanan warga Papua.

SETARA Institue mendorong Presiden Jokowi untuk meretas politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua sebagai basis penanganan Papua secara holistic. Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif, membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta – Papua. Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan.