Kisruh Sidang DPRD Belu, Theo Manek Sebut Bupati Lay Gagal Paham

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Anggota DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa yang akrab disapa Theo Manek meminta Bupati Belu, Willy Lay untuk mengklarifikasi pernyataan dalam konferensi pers sesuai dengan berita di media yang mana ada pernyataan ada oknum Anggota DPR ambil uang rakyat.

“Terhadap persoalan ini, saya minta Bupati untuk klarifikasi uang rakyat mana yang kami ambil, dan uang itu kami bawa kemana. Itu yang pertama,” tegas dia.

Lanjut Manek yang juga Ketua Komisi III DPR Belu itu, yang kedua terhadap program dan kegiatan yang kami rasionalisasi dalam sidang perubahan, kami anggap terhadap pernyataan Bupati ini, Bupati gagal paham.

“Tidak mengerti tentang mekanisme perencanaan dan tidak mengerti tentang fungsi daripada sidang perubahan. Sidang perubahan itu kita mengevaluasi kinerja-kinerja pemerintah daerah terhadap target dan realisasi anggaran pada APBD murni,” kata dia.

Dimana jelas Manek, didalam sidang APBD murni itu kita menggeser program dan kegiatan yang tidak dilaksanan karena ada sebagian program dan kegiatan yang realisasinya nol menurut DPRD ini kita anggap belum terlaksana secara baik.

“Dasar itu pertimbangan komisi kita melakukan rasionalisasi anggaran. Terhadap anggaran yang membiayai guru kontrak daerah untuk 200 tenaga kontrak kita realisasi untuk depalan bulan pertimbangan karena SK-nya belum berlaku, dan sangat tidak mungkin SK itu diberlakukan surut. Kita harap Bupati paham dulu ini mekanisme. Jika SK dipaksakan berlaku surut kami minta untuk audit dia punya kebijakan itu, karena itu melawan hukum,” tandas dia.

Terkait dengan 725 juta biaya rumah adat, jelas Manek itu juga sama target dan realisasinya belum dilaksanakan termasuk APDB murni kita alokasikan anggaran Rp125 juta. Dulukan belum dilaksanakan malah tambah lagi anggaran Rp725 juta.

“Tumpang tindih ini program, sebelumnya Rp125 juta anggaran tahun lalu belum dilaksanakan tapi tumpuk lagi Rp725 juta anggaran di APBD perubahan lalu tidak diperkuat dengan dokumen penunjang,” beber Manek yang juga Ketua Komisi III DPRD Belu itu.

Dikatakan, ini program yang sama dengan nomenklatur yang sama sehingga pertimbangan-pertimbangan komisi dasar karena dokumennya tidak kuat akhirnya permendagri 32 tentang hibah bansos dia harus perencanaannya termin 1 jelas itu. Dokumen penunjang seperti proposal juga OPD tidak bisa mempertangungjawabkan kepada DPR dasar petimbangan itu yang kita merealisasi untuk dua program kegiatan itu.

Anggaran itu jelas Manek dibahas untuk kita penuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya prioritas untuk menunjang program kegiatan pada OPD lain, contoh biayai rumah sakit obat-obat untuk RSUD Mgr. Gabriel Manek karena mereka defisit anggaran sehingga kita penuhi untuk pengadaan obat. Tapi lalu kemudian pernyataan Bupati bahwa obat-obatan tidak penting berarti bupati juga mendukung untuk masyarakat Belu tidak boleh sehat.

“Ini konyol ini seorang bupati menginginkan supaya masyarakat Belu tidak boleh sehat. Mgr. Gabriel Manek itu tidak bisa diluar tanggungjawab Pemerintah karena belum ada regulasi tentang BLUD berdiri sendiri karena BLUD masih pertangugjawabkan belanja pendapatan dan masih bahas di DPR berarti dia masih gunakan anggaran daerah dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” tandas dia.

Sekarang jadi pernyataan kalau dia (Bupati,red) mau selamatkan guru-guru kontrak sementara pemerintah daerah membiarkan sekian banyak tenaga kontrak yang ada di rumah sakit yang tidak dibiayai dalam APBD sekitar 76 termasuk insentif dokter. Jadi ini sangat tidak masuk akal kalau dia mau selamatkan guru kontrak tapi dia abaikan tenaga kontrak yang SK Bupati yang diperbantukan di rumah sakit, beda dengan tenaga tenaga kontrak BLUD.

“Jadi ini kalau dibilang selamatkan guru kontrak uang rakyat berarti ini dia modal pencitra untuk kepentingan pilkada kedepan. Ini satu bagian dari pencitraan,” kata dia.

Ketika mengalokasikan anggaran pada prinsipnya jelas Manek, pihaknya melihat program prioritas. Disini komisi juga pernyataan konsistensi terhadap perencanaan, disini kita lemahnya asistensi TAPD mereka tidak lihat secara jernih bagaimana mengalokasikan anggaran yang sifatnya prioritas. Ketikdakcermatan pemerintah dalam alokasikan anggaran, harus bedakan program-program yang sifatnya wajib dan pilihan.

“Anggaran Rp 125 juta di murni lalu tambah Rp 725 juta di perubahan inikan lebih besar dari APBD inikan menjadi pertanyaan bagi kita yang kecil belum dipakai tapi tumpuk lagi yang besar ada apa dibalik itu?,” tanya Manek.

Masih menurut Politisi Partai Golkar itu, fungsi dari rapat perubahan itu evaluasi kinerja pemerintah bagaimana mengeksekusi program dan kegiatan, bukan otak atik anggaran murni seperti yang dikatakan Bupati. Disitu kita akan lihat target dan realisasi mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum dilaksanakan sehingga kita bisa geser untuk program-program yang lebih bermanfaat itu hal budget ada. Ketika kami menggeser kami punya tanggungjawab keputusan- keputusan yang dibuat ditingkat komisi.

Dituturkan, untuk anggaran Rp 150 juta itu untuk rapat koordinasi penting salah satunya untuk pengadaan obat karena itu untuk hajat hidup orang banyak karena dari rasionalisasi yang kita buat bukan Rp 4 miliar hanya Rp 2 miliar lebih. Itu kita bagi lagi Rp 1,3 miliar untuk membiayai program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bimtek para Kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang mana butuh legalitas sertifikasi sehingga untuk tahun 2020 ada regulasi yang mengatur kalau Kepsek tidak memilki sertifikat tidak bisa menandatangi ijazah.

“Kami anggap ini urgen penting menjadi pernyataan apakah TAPD memikirkan hal ini, kan tidak. Kita kita mengevaluasi di tingkat komisi baru kami ketemukan hal-hal urgen makanya kami alokasi anggaran untuk hal yang lebih penting termasuk di dalamnya obat karena pembiayaan kurang,” sebut Manek.

Ditambahkan, terkait dengan anggaran rakor ini sisa anggaran rasionalisasi karena permintaan dari OPD untuk menunjang program kegiatan untuk intervensi anggaran dari pemerintah pusat sesuai permintaan OPD kita akomodir. “Uang itu bukan untuk kita bawa ke rumah. Itu Bupati gagal paham. Dia buktikan dulu saya ambil uang rakyat bawa ke rumah ini asumsinyakan kesana,” pungkas Manek.