Ini Penjelasan Bupati Lay ‘Kisruh’ Sidang Dewan Belu Berujung Dirinya Tinggalkan Ruang Sidang

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Bupati Belu, Willybrodus Lay mengaku dirinya keluar meninggalkan ruang sidang DPRD Belu saat sidang agenda laporan badan anggaran (Banggar) Sabtu, (16/08/2019) lalu untuk menyelamatkan uang rakyat yang diambil DPRD Belu.

“Kenapa saya keluar, saya juga manusia. Terjadi dinamika, dewan menanyakan, pemerintah menjawab. Saya belum jawab mereka interupsi, saya baru bicara sedikit mereka interupsi. Jadi saya bilang Ibu Ketua DPRD mohon maaf mereka tidak mau dengar saya, saya dengar mereka saja. Untuk apa, lebih baik saya keluar. Saya keluar tapi tidak meninggalkan gedung dewan, dan terakhir kita tanda tangan bersama. Ini kan dinamika. Saya bertahan untuk bela para guru,” terang Lay dalam jumpa pers di lantai II Kantor Bupati Belu, Senin (19/08/2019).

Bupati Lay didampingi Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan, Kepala Inspektorat Belu, Iwan Manek dan Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Belu, Hironimus Mau Luma menyebut hak rakyat yang diambil DPRD Belu adalah gaji guru-guru komite yang diangkat menjadi Teko sebanyak Rp.4.063.680 (empat miliar enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang untuk renovasi 13 rumah adat di Kabupaten Belu sebanyak Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta).

Ada empat oknum anggota DPRD Belu. Salah satunya, Theo Manek yang ngotot, hak rakyat itu diambil untuk dialihkan ke RSUD Mgr.Gabriel Manek, SVD untuk pengadaan obat-obatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk rapat koordinasi dan konsultasi.

“Malam kami sidang, ada 4 anggota Dewan ini yang ngotot. Mereka ambil uang, karena uang kan terbatas. Jadi mereka ambil dari uang komite guru-guru itu untuk bawa ke RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD. Padahal itu BLUD sudah tidak menjadi tanggungan pemerintah,” kata Lay.

Lanjut dia, mereka potong uang itu Rp.475 juta dianggarkan tambah ke BLUD untuk beli obat-obatan. Di lingkungan hidup tambah lagi Rp.150 juta untuk rapat koordinasi dan konsultasi. Karena ambil dari gaji guru-guru ini yang saya keberatan. Saya batal berangkat (hadiri undangan Presiden dan meyaksiskan likuari di Istana Merdeka) karena selamatkan nasib 204 orang guru ini uangnya diambil semua.

“Saya bilang kalau uang ini diambil untuk kemanusiaan saya setuju, uang ini mau bawa ke mana? Gaji guru ini mereka alasan Dewan yang lain setuju, tapi ada 4 orang DPRD ini tidak setuju. Mereka ngotot, tapi saya minta untuk dikembalikan. Satu lagi yang mereka potong itu bantuan untuk (renovasi) rumah adat,” sebut dia.

Dituturkan bahwa, dalam sidang perubahan DPRD Belu harusnya tidak lagi merubah atau mengambil anggaran berjalan atau anggaran murni yang sudah ditetapkan apalagi tertuang dalam KUA-PPAS.
“Yang diambil rasionalisasi, ini kalau tidak ada dalam KUA-PPAS dewan boleh coret. Tapi ini kan kita sudah sepakat bersama dan ada di KUA-PPAS, kenapa hilang? Esensi dari perubahan ini kita tidak boleh merubah anggaran murni. Sisa anggaran yang belum kita tetapkan, kita tetapkan bersama. Yang lain boleh otak-atik, tapi untuk gaji guru ini diotak-atik, minta maaf sidang perubahan kita anggap tidak ada,” kata Lay.

Lebih dikemukakan, 204 guru-guru komite yang diangkat menjadi Teko ini sudah ada SK yang sudah dibuat dan dikeluarkan bulan April lalu hanya belum diberikan karena masih menunggu hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Belu sehingga betul-betul diberikan kepada orang yang tepat berdasarkan azas keadilan yaitu diberikan sesuai dengan masa (lamanya) pengabdian.

“Dan ini lazim, setiap tahun SK keluar bulan April, Mei bahkan sampai Juni. Untuk guru-guru ini saya minta inspektorat untuk verifikasi guru-guru komite untuk diangkat jadi Teko sesuai masa atau lama pengabdian. Tapi yang kita angkat kan hanya 200 orang (guru) 4 orang administrasi, sementara guru komite banyak, jadi syaratnya dari yang terlama mengabdi. Karena verifikasi seluruh sekolah ini kan banyak jadi butuh waktu, karena kita ingin data yang valid dan akurat berdasarkan azas keadilan,” ujar dia.

Masih menurut Bupati Lay anggaran Rp.725 juta untuk renovasi 13 rumah adat sesuai permintaan suku karena suku sebagai pemilik lahan memberikan lahan untuk air bersih Molos Ona, Weoe dan lahan suku Kaliduk yang diberikan untuk pembangunan patung.

“Satu lagi yang mereka potong itu bantuan untuk rumah adat. Ini kan begini, air molos oan, air Weoe, kan kita ambil. Jadi waktu itu warga kasi air tapi warga minta pemerintah untuk bantu renovasi rumah adat mereka, juga hitu tasi hat foho. Lalu renovasi rumah adat suku Kaliduk yang menyerahkan lahan untuk pembangunan patung. Mereka tidak minta ganti rugi, tetapi renovasi rumah adat mereka ada 13 rumah adat,” ujar dia.

Dikatakan, dirinya marah karena ada oknum anggota DPRD Belu yang menciderai hubungan keharmonisan yang selama ini terjaga antara pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) Belu.

“Hubungan keharmonisan tercederai lantaran oknum anggota DPRD Belu yang dimaksud mengambil hak-hak rakyat Belu yakni gaji guru-guru komite yang akan diangkat sebagai Teko diambil oknum anggota DPRD Belu hanya untuk kepentingan rapat koordinasi,” papar Lay.