Pemerintah Pusat Pastikan Pulau Komodo Tak Akan Ditutup

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S Marthin
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Polemik terkait pro dan kontra terhadap rencana penutupan Pulau Komodo dan relokasi warga setempat rupanya kini semakin menemukan titik terang.

Setelah sejumlah perwakilan elemen masyarakat Komodo dan sejumlah LSM mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2019 lalu, Pemerintah pusat melalui KLHK RI, akhirnya memastikan bahwa rencana penutupan pulau Komodo dan relokasi warga setempat tidak akan dilakukan 2020 mendatang, sebagaimana rencana Gubernur NTT yang telah meramaikan ruang publik dan kini melahirkan pro dan kontra di masyarakat belakangan ini.

Kepastian itu disampaikan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, saat menjamu sejumlah perwakilan elemen masyarakat Mabar, yang terdiri dari, Tokoh Adat Kampung Komodo, Tokoh Pemuda, aktivis Formapp Mabar, LSM Sunspirit For Peach and Justic, LSM Ilmu, Sabtu (3/8/2019) lalu.

Menjawab pertanyaan dari sejumlah delegasi tersebut, Wiratno, menegaskan bahwa, kewenangan kawasan konservasi Taman Nasional Komodo adalah kewenangan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian KLHK, bukan kewenangan Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat.

Karena itu, dengan tegas, Diriya mengatakan menolak rencana penutupan pulau Komodo dan relokasi warga.

Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, saat menjamu sejumlah perwakilan elemen masyarakat Mabar, yang terdiri dari, Tokoh Adat Kampung Komodo, Tokoh Pemuda, aktivis Formapp Mabar, LSM Sunspirit For Peach and Justic, LSM Ilmu, Sabtu (3/8/2019) lalu.

“Terkait rencana penggusuran warga dan penutupan pulau komodo bukan rencana kami dari KLHK. Oleh karena itu, Saya menolak rencana penutupan tersebut, sebab mereka adalah penduduk yang sudah ada disana sejak sebelum Indonesia merdeka dan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Saya juga menolak pengusuran dan penutupan tersebut,” tegas Wiratno.

Sedangkan, persoalan TNK, Dirinya mengaku, sejauh ini pihaknya tengah mencari solusi dengan membuat carrying capacity atau kapasitas muatan yang akan masuk dalam kawasan, seperti pengaturan kapal dan lain sebagainya.

Saat ditanya terkait persoalan yang sedang terjadi di TNK sehingga Pemprov NTT berencana menutup pulau Komodo dan merelokasikan warga setempat, Wiratno menjawab, pihaknya telah memberikan SK kepada Tim Terpadu dari Kementerian untuk menginvestigasi secara menyeluruh terkait Taman Nasional Komodo.

Terkait pemberdayaan masyarakat desa Komodo, Wiratno, mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar dibangun jembatan permanen dan fasilitas lainnya untuk masyarakat kampung Komodo.

“Kita sudah menelepon pihak terkait supaya akan di bangun jembatan permanen buat masyarakat kampung komodo dan fasilitas lainya,” ungkap Witano.

Sejumlah perwakilan elemen masyarakat Manggarai Barat yang mendatangi Kementerian KLHK di Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2019 diantaranya, perwakilan Tokoh Adat Kampung Komodo, Habsy, H. Akbar, sejumlah Tokoh Pemuda Desa Komodo, Aktivis Formapp Mabar, Rafael Todowela, LSM Sunspirit For peach & Justic, dan LSM Ilmu, Doni Parera.