DPRD Pertanyakan Kesiapan Pemkot Soal Pelaksanaan Sidang Perubahan

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan berkas terkait pelaksanaan masa sidang II. Pasalnya hampir semua Kabupaten dan Provinsi sudah melaksanakan sidang II atau Sidang Perubahan, namun Kota Kupang sampai saat ini belum menjadwalkan.

Anggota DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, mengatakan, masa sidang II DPRD Kota Kupang sampai tanggal 26 Juli ini belum ada tanda-tanda akan dimulai, sebagai anggota DPRD Kota Kupang merasa kecewa karena merasa lambannya persiapan persidangan yang dibuat oleh pemerintah.

“Keterlambatan ini tentunya akan berdampak bagi DPRD dalam jadwal kegiatan selanjutnya, karena itu, kami meminta kepada pemerintah agar sebaiknya pemerintah lebih giat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah dalam menyiapkan bahan-bahan persidangan pada masa sidang II atau sidang perubahan,” ujarnya.

Yang menjadi tanda tanya besar, kata Dogon, kenapa sampai akhir Juli ini bahan untuk persiapan persidangan belum disiapkan oleh pemerintah, apa yang menjadi kendala, apakah kinerja dari pemerintah yang sudah tidak sesuai harapan ataukah karena pimpinan OPD yang banyak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) di beberapa OPD.

“Sebagai contoh misalnya perusahaan daerah air minum atau PDAM, sejak Wali Kota Kupang dilantik sudah hampir masuk dua tahun nanti pada Agustus, kenapa direktur utamanya PDAM itu masih dijabat oleh pejabat sementara, akhirnya tugas yang dikerjakan juga terkesan tidak serius,” ungkapnya.

Dogon juga mempertanyakan kenapa sampai sekarang belum adanya pejabat definitif di beberapa OPD yang kosong, waktu sangat lama untuk memproses pejabat eselon II untuk menduduki suatu OPD.

“kenapa tidak dalam waktu dua atau tiga bulan saja, ini seperti ada pembiaran, akhirnya tugas-tugas yang ada tidak dikerjaka secara maksimal, kekosongan jabatan ini dibiarkan berlarut-larut. Beberapa kabupaten di NTT dan Provinsi sendiri sebagian sidang II sudah hampir selesai, lalu kenapa Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi sepertinya lamban sekali,” tegasnya.

Dia mengaku sangat kecewa dengan Pemerintah Kota Kupang, karena terkesan kinerja pemerintah semakin hari semakin menurun.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang, Eduard Jhon Pelt, mengatakan, Minggu depan dokumen persidang sidang II atau sidang perubahan akan diserahkan ke DPRD untuk dibahas dalam persidangan.

“Memang kami akui ada keterlambatan, karena ini merupakan sidang anggaran perubahan, maka kami membutuhkan informasi tambahan dari OPD-OPD terkait pendapatan, retribusi, pajak, dan lainnya, kemudian barulah akan dibuatkan dokumennya,” ujarnya.

Dia mengaku, terkendalanya penyerahan dokumen persidangan karena ada beberapa hal yang harus dilihat, misalnya tentang angka pasti pajak retribusi dan pendapatan dari OPD terkait, karena dokumen ini sangat diperlukan.

“Untuk perubahan, silpa yang ada dianggarkan kembali dan dimasukan beberapa item yang belum terlaksana. Salah satu persyaratan atau yang diperhatikan dalam perubahan adalah, tidak boleh adanya kegiatan fisik yang alokasi waktunya panjang, sebisa mungkin dihindari karena waktu yang ada sudah terbatas,” terangnya.

Dia mengaku, sebisa mungkin untuk anggaran perubahan ini tidak ada pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang, lebih fokuskan pada program yang tidak terakomodir saat anggaran murni kemarin.