Wartawan Wajib Tahu, Anak Harus Dilindungi dari Pemberitaan Negatif

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTonlinenow.com – Wartawan dan media massa di Nusa Tenggara Timur (NTT) diimbau untuk turut serta memberikan perlindungan bagi anak dari pemberitaan negatif. Identitas anak yang menjadi korban, saksi, atau pelaku peristiwa kejahatan harus dirahasiakan.Tim Perumus Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan Tim Ahli Dewan Pers, Christiana Chelsia Chan sampaikan ini pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di Kupang, Kamis (18/7/2019).

Menurut Chelsia, Dewan Pers telah menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers No: 1/PERATURAN-DP/II/2019 tentang PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK.

“Peraturan ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga perlu melindungi harkat dan martabat anak,” ungkapnya.

Selain itu, bahwa peran serta wartawan Indonesia dalam melindungi harkat dan martabat anak adalah menjaga segala bentuk pemberitaan negatif tentang anak dengan tetap menjaga kemerdekaan pers dan mengbangkan pers yang profesional dan bertanggungjawab.

“Bahwa perlu ditetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan organisasi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan pemberitaan ramah anak,” paparnya.

Chelsia menambahkan, anak harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka tumbuh wajar, hidup dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang normal, dan mencapai kedewasaan yang sehat.

Ketua Komisi Pendataan dan Riset Dewan Pers, Ahmad Djauhar dalam paparannya menyebutkan, pedoman pemberitaan ramah anak menyepakati penggunaan batasan tentang anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, menikah ataupun belum.

Identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui jati diri anak, seperti nama, foto, gambar, nama kakak/ adik, orang tua, paman/ bibi, kakek/ nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, nama desa, sekolah, perkumpulan/ klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan seorang anak.

“Mencermati pemberitaan terkait anak di negeri ini, mereka sering menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitas mereka, antara lain wajah, inisial, nama, alamat dan tempat belajar, baik secara sengaja maupun tidak,” ungkap Ahmad.

Ahmad mengatakan, anak tidak terlindungi secara baik khususnya dalam pemberitaan media massa, hal itu bisa dilihat dari bahasa pemberitaan terkait anak terkadang ditampilkan secara kasar dan/ atau vulgar, bahkan media penyiaran tidak jarang menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau wajah mereka di-blurr tetapi masih dapat dikenali ciri-cirinya.

“Jika wartawan atau media massa mencantumkan identitas anak yang menjadi korban peradilan di bawah usia 18 tahun, menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dipidana 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta,” tandas Ahmad.