Pers Berperan Wujudkan Proses Relaksasi Politik Pasca Pemilu

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pasca-pemilu, pers perlu berperan dalam rangka perwujudan proses relaksasi politik, yakni upaya mengendurkan syaraf-syaraf ketegangan dan perkuburan politik yang terlanjur menjalar ke akar rumput dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

“Sebagai sesama anak bangsa, kita telah saling berhadap-hadapan, bersitegang bahkan saling menyudutkan karena pilihan politik yang berbeda, puji syukur hal ini relatif tidak terjadi di NTT,” ujar Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo pada kegiatan Workshop Peliputan Pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di Kupang, Jumat (19/7/2019).

Menurut Agus, melalui pemberitaan yang menyejukkan dan menekankan pentingnya rekonsiliasi, toleransi dan kerukunan, pers dapat dan semestinya berperan dalam mengendurkan syaraf persitegangan dan perkubuan politik tersebut.

“Pers semestinya berperan dalam mendinginkan suasana, merelaksasi kehidupan publik dan kehidupan politik,” ungkap Agus.

Dia menegaskan, pers seyogyanya juga dapat berperan dalam rangka melakukan normalisasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setelah pemilu usai, harusnya bersama-sama kembali ke keadaan normal di mana semua pihak kembali pada porsi dan fungsi masing.

“Jangan sampai, energi kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat habis-habisan dicurahkan untuk proses pemilu. Mari berperan dan bekerja sesuai normalitas masing-masing,” tegasnya.

Normalitas bagi komunitas pers, lanjut dia, tak lain dan tak bukan adalah menjadi kekuatan kontrol atas penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Normalitas bagi komunitas wartawan adalah menjalankan profesi jurnalis/wartawan dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

“Pers tak perlu lagi terseret dalam perkubuan politik dan akan fokus pada fungsi kritik dan evaluasi yang proporsional terhadap jalannya pemerintahan. Kritik dibutuhkan pemerintah. Kritik adalah oksigen agar pemerintah mampu memperbaiki diri sepanjang waktu. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar kritik pers terhadap pemerintah tidak jatuh pada apriori dan sikap antipati,” paparnya.

Agus menyatakan, kesetiaan pada data dan fakta, kehatihatian dan kerendahan hati, serta ketaatan kepada etika jurnalistik menjadi syarat mutlak di sini. Hal yang tak kalah penting, kemauan untuk memberi apresiasi atas capain-capaian positif yang diraih pemerintah.

“Ke depan ada yang lebih menantang, yakni pilkada serentak 2020 yang rentetannya sudah akan terasa pada akhir tahun 2019 ini. Di beberapa lokasi, pilkada tidak kalah ramai dan konfliktual dibandingkan Pilpres. Dalam rangka menghadapi pilkada serentak 2020, Mari kita jaga suasana kondusif seperti yang terwujud pada pilpres 2019 di wilayah NTT,” katanya.

Dia menambahkan, pers nasional atau pers nusantara seyogyanya tidak menjadi intensivier of conflict dalam kehidupan publik, dan justru menjadi deminisher of conflict. Pers seyogyanya turut meredakan tegangan tegangan konflik yang terjadi menjelang dan selama pilkada melalui pemberitaan yang menekankan pentingnya politik yang santun dan beradab.

“Sekali lagi, pers seyogyanya senantiasa berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers dalam mengawal proses suksesi kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan daerah,” tandasnya.