KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI LUAR NEGERI

Bagikan Artikel ini

Oleh Joseph Franky L. Bere,
LATAR BELAKANG
Diantara tujuan dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu negara seseungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkeculai, perlindungan terhadap warga negara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan akan tetapi juga adalah perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampakanya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan  masih merupakan problematika sosial yang belum pernah terselesaikan.

Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi  di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara indonesia yang bekerja di luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia. Pengiriman tenaga kerja Inodesia keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi tenaga kerja Indonesia itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karena itu negara  menganggap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia.

Banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri rupanya juga berbuntut pada banyaknya masalah – masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia itu sendiri, dalam berbagai tayangan media massa sudah sering diberitakan bagaimana tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikannya bahkan tidak jarang perlakuan buruk itu berujung kepada kematian. Negara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kata “melindungi segenap bangsa Indonesia” tentunya menunjuk kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menjadi masalah adalah bahwa sering kali Negara gagal melindungi tenaga kerja Indonesia kita yang ada di luar negeri, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya ketentuan perlindungan hukum dari negara terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? untuk menjawab masalah tersebut maka makalah ini akan diarahkan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum dari negara terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

  1. KERANGKA TEORI

Demokrasi Konstitusional dalam abad kedua puluh yakni suatu konsep Negara hukum yang dinamis Rule of Law sebuah gagasan dimana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang mengusai kekuatan – kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan (walfare state) Negara kesejahteraan atau social service state (Negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat). Pada dewasa ini Negara – Negara modern mengatur soal – soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan dan timbulnya perusahaan – perusahaan raksasa, dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Karena itu, pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktifitasnya.

Undang – undang Dasar 1945, Pasal 27 (2) Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Declaration of Human Right, Pasal 25 ayat (1) setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha – usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu mengalami pengagguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang diluar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak – anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak – anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia mengacu kepada peraturan perundang-undangan negara dan juga mengacu kepada hukum internasional.

  1. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Perlindungan Pemerintah diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia/CTKI maupun tenaga kerja Indonesia/TKI baik pada saat pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

  1. Pra penempatan1.Memberikan pengarahan kepada Calon TKI untuk mendaftar lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan atau Cabang PJTKI yang mempunyai Ijin/rekomendasi Rekrut di Kabupaten Grobogan. 1.Memberikan pembekalan awal pemberangkatan kepada Calon TKI yang akan diberangkatkan ke  tempat      penampungan.
  1. Pada Masa penempatan

Pemberian perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta dan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Selama masa penempatan tersebut maka Pemerintah/ Perwakilan Pemerintah juga bertugas untuk :

1.Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.

2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian dan/ atau peraturan perundang – undangan di negara tenaga kerja Indonesia ditempatkan.

Apabila terjadi masalah di tempat kerja asal tenaga kerja maka pemerintah melalui instansi terkait  (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) akan berkoordinasi dengan perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

  1. Pada Masa Purna Penempatan

Memberikan pembinaan kepada tenaga kerja Indonesia yang telah kembali   agar hasil yang diperoleh dari bekerja di luar negeri dapat bermanfaat dan dikembangkan dengan sebaik – baiknya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Joseph Franky L. Bere, SH. MH Wakil Ketua Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kabupaten Belu