MK Siap Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pileg 2019

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menyatakan sudah siap menggelar sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap 260 perkara sengketa hasil Pileg tahun 2019 mulai besok, Selasa 9 Juli hingga Jumat 12 Juli 2019.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono sampaikan ini via pesan WhatsApp kepada NTTOnline, Senin (8/7/2019).

Menurut Fajar, MK memastikan seluruh persiapan sudah selesai dilakukan, baik dari aspek Majelis Hakim, dukungan ruang dan petugas persidangan, maupun pada aspek pengamanan.

“Pada aspek pengamanan, MK memastikan telah berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk menjaga kelancaran jalannya persidangan,” ungkap Fajar.

Petugas kepolisian baik dari BKO Brimob dan Polda Metro Jaya dipastikan akan siaga sepanjang proses persidangan digelar.

Fajar menjelaskan, perkara akan diperiksa MK berbasis provinsi oleh 3 Panel Hakim Konstitusi yang masing-masing terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi.

“Agenda sidang besok ialah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan,” jelas Fajar.

Dalam sidang besok, Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan di hadapan Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

“Sidang dilaksanakan secara parapel di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 dan 2 Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung MK,” sebutnya.

Dia menambahkan, untuk kelancaran persidangan, MK menyediakan 3 kursi untuk masing-masing Pemohon dan Pihak Terkait, 16 kursi bagi Termohon, dan 5 kursi bagi Bawaslu di Ruang Sidang.

“Jadwal selengkapnya silakan dilihat diwebsite MK, www.mkri.id,” tandas Fajar.

Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna terpisah menyampaikan, sesuai agenda persidangan MK terkait perkara sengketa hasil Pileg tahun 2019, untuk Provinsi NTT dijadwalkan pada Rabu, tanggal 10 Juli 2019.

“Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi NTT sebagaimana yang sudah teregister di MK yaitu sebanyak enam Partai Politik (Parpol) masing-masing Partai Hanura, PBB, PAN, Gerindra, Berkarya dan Garuda,” ujar Jemris.