Tuba Helan: Pergeseran APBD Harus Melalui Persetujuan DPRD

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan menyatakan, pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus melalui persetujuan DPRD NTT.

“Undang-undang pemerintahan daerah, khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa APBD ditetapkan bersama antara kepala daerah dengan DPRD karena mereka adalah mitra. Sehingga mulai dari proses pembahasan sampai pada pengambilan keputusan untuk menetapkan APBD maka dalam perjalanan tidak boleh ada pergeseran lagi,” ungkap Tuba Helan kepada wartawan di Kupang, Selasa (2/7/2019).

Menurut Tuba Helan, kalau pun ada hal-hal mendesak yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran maka harus dilakukan mengikuti prosedur sesuai proses awal pembentukan produk APBD tersebut, yaitu harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD.

“Jika sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD maka baru boleh melakukan pergeseran anggaran itu baik ke dalam satu pos anggaran maupun yang sejenis atau mungkin hal-hal lain yang sifatnya mendesak,” ujarnya.

Tuba Helan mengatakan, APBD bukan merupakan produk satu pihak baik eksekutif maupun legislatif tetapi adalah produk bersama dua lembaga penyelenggara pemerintahan itu. Artinya, hal tersebut menjadi kewenangan bersama baik kepala daerah maupun DPRD untuk menetapkan APBD.

“Jika kemudian ada pergeseran anggaran yang dilakukan sepihak maka itu melanggar hukum, dalam hal ini Perda. Di dalam perda itu, anggaran dialokasikan untuk kepentingan yang lain tetapi ketika dalam pelaksanaannya menggeser atau mengalihkan ke hal lain, maka tindakan itu melanggar hukum yaitu perda itu sendiri dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah, maupun undang-undang di bidang pemerintahan daerah,” paparnya.

Dia menyebutkan, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini menegaskan bahwa hak anggaran ada pada DPRD.

“Jadi rancangannya dibuat oleh kepala daerah bersama OPD-nya kemudian mengajukan kepada DPRD, nanti ketok palu terakhir ada di DPRD, dan bentuk hukumnya adalah peraturan daerah,” sebut Tuba Helan.

Tuba Helan menambahkan, DPRD juga punya hak pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah. Karena itu, DPRD bisa meminta penjelasan pemerintah atau mengembalikan anggaran yang digeser ke pos sebelumnya. “Hak anggaran itu ada di DPRD. Semua produk hukum harus ikut prosedur dan ada persetujuan DPRD,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemprov NTT secara sepihak menggeser anggaran yang dibahas bersama DPRD, diantaranya untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.

Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp155 miliar lebih kemudian berubah atau naik menjadi Rp185 miliar lebih.

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10 miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media.