Putusan Gubernur Soal Tapal Batas SBD-SB Dinilai Memantik Konflik Baru

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Keputusan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat per 20 Juni 2019 tentang penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Sumba Barat (SB) dinilai akan menimbulkan konflik baru bagi warga di perbatasan dua wilayah tersebut.

Hal ini diungkapkan sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD NTT, Selasa (2/7/2019). Mereka menyatakan menolak keputusan tersebut dan meminta penegasan kembali tapal batas sesuai Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten SBD di Provinsi NTT.

“Keputusan gubernur ini akan menimbulkan konflik baru bagi warga di perbatasan yang sudah dipendam lama,” kata Koordinator umum aksi mahasiswa Sumba Barat, Benyamin Umbu Kogayeu.

Keputusan tersebut dinilai dilakukan sepihak oleh Gubernur NTT tanpa memperhatikan sejarah dan budaya masyarakat di perbatasan, sehingga keputusan itu bisa berdampak pada konflik horisontal masyarakat di perbatasan kedua wilayah.

Masalah batas antara dua wilayah itu, menurut Benyamin, sudah terjadi sejak tahun 2005 silam bahkan menelan korban jiwa akibat konflik batas itu sudah mencapai 20 orang meninggal dunia.

“Waktu itu, Bupati Yulius Poteleba sudah mendamaikan kedua pihak yang bertikai,” ungkapnya.

Benyamin juga mempertanyakan esensi dan manfaat dari keputusan gubernur yang dilakukan hanya dalam tempo 2 menit untuk tuntaskan masalah batas kedua wilayah tersebut.

“Kami minta DPRD NTT untuk memanggil gubernur dan meminta penjelasan terkait tapal batas kedua wilayah,” pintanya.

Koordinator lapangan (Korlap) mahasiswa Sumba Barat, Herman Haronyanyi menyebutkan, Keputusan Gubernur pada 20 Juni 2019 tentang penetapan tapal batas Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yaitu Desa Karang Indah (SBD) dan Desa Wetana (SB).

Dimana keputusan itu disebutkan bahwa batas antara dua kabupaten itu berada 2 Kilometer (KM) dari kali Pola Pare sampai PT Mitra Niaga. Lokasi PT Mitra Niaga berada di wilayah Sumba Barat.

Padahal, lanjut Herman, berdasarkan UU No 16 tahun 2007 tentang penetapan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebutkan batas antara dua kabupaten itu berada di Kali Pola Pare.

“Kami anggap Gubernur NTT tidak hargai keputusan Mendagri, dan sepihak mengambil keputusan tapal batas kedua wilayah itu,” tegasnya.

Anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo yang menerima para mahasiswa itu di Ruang Rapat Komisi I, mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa sesuai mekanisme di DPRD NTT.

“Pasti akan kami tindak lanjuti. Kehadiran mahasiswa juga membuka mata bahwa tidak gampang selesaikan tapal batas, bukan hanya 2 menit atau 30 menit,” katanya.

Winston menyayangkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tapal batas, yang ternyata belum final dan tuntas, karena masih menyisakan masalah. Padahal disebutkan bahwa penyelesaian batas Sumba Barat dan Sumba Barat Daya hanya dalam waktu 2 menit.

“Kami berharap penyelesaian batas harus tuntas. Jangan hanya cepat, tapi harus tuntas dan tentunya dengan melibatkan dua belah pihak yang terkait dengan masalah tapal batas ini,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD NTT, Laurensius Tari Wungo mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait hasil penyelesaian persoalan tapal batas antara kedua kabupaten tersebut.

“Persoalan ini harus diselesaikan secara adat dengan duduk bersama tokoh adat dan tokoh masyatakat yang ada di dua wilayah ini agar diselesaikan secara baik,” ujar Laurensius.

Laurensius berharap, jika masyarakat SBD maupun SB yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut agar tidak bersikap atau bertindak di luar kaidah atau aturan yang berlaku, sehingga tidak berakibat merugikan masyarakat.