Sikap Bupati Alor Soal Tragedi KM.Nusa Kenari 02

Bagikan Artikel ini

Laporan Linus Kia
Kalabahi, NTTOnlinenow.com – Ketika tragedi tenggelamnya KM.Nusa Kenari 02 pada Sabtu (15/6/2019) dinihari di Tanjung Margeta, Alor Barat Daya, Bupati Alor, Drs.Amon Djobo sedang bertugas ke luar daerah. Bupati Djobo baru tiba kembali di Kalabahi, Selasa (18/6/2019) atau tiga hari setelah tenggelamnya perahu motor yang menelan tujuh korban jiwa itu. Banyak pihak di Kalabahi, maupun yang mengikuti perisitiwa ini melalui pemberitaan berbagai media massa maupun media sosial, menilai kurangnya perhatian bupati Alor.

Hal ini ditepis bupati Amon Djobo dalam Sidang Paripurna II DPRD Kabupaten Alor, Kamis (20/6) dengan agenda Pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 dan 5 (lima) buah Ranpetda Kabupaten Alor Tahun 2019.

Bupati Djobo menyikapi hal ini usai fraksi-fraksi di DPRD Alor dalam pemandangan umumnya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya tujuh korban tenggelamnya KM.Nusa Kenari 02. DPRD Alor berharap tragedi ini harus diatasi sebaik mungkin agar tidak terjadi lagi.

Atas ama Pemkab Alor, bupati Amon Djobo menyampaikan rasa duka yang dalam atas tragedi dimaksud. Menurut Djobo, kecelakaan laut yang merenggut korban jiwa kerabat dan keluarganya itu, akbat dokumen kapal yang tidak memenuhi syarat untuk berlayar.

“Bagaimana bisa berlayar tengah malam dengan memuat penumpang 52 orang serta barang2 seperti beras, semen, seng, bbm yang melebihi kapasitas muat kapal. Tidak ada dokumen yang dikeluarkan syahbandar yang mengijinkan berlayar. Ini kesalahan siapa . Jangan salahkan pemerintah. Pemerintah selalu menghimbau agar perahu-perahu motor boleh diijinkan berlayar pada pagi, siang atau sore hari. Tidak boleh berlayar malam hari,”tegas Djobo.

Ia mengakui kapal Nusa Kenari 02 itu milik Pemkab Alor sejak Tahun 2013 tetapi pengelolaan operasionalnya sudah diserahkan kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sesuai kontrak. Karena itu, lanjut Djobo, kelayakan tekhnis kapal, kemampuan membaca cuaca alam, dokumen dan ijin berlayar dari syahbandar harusnya diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan sehingga terjadi kecelakaan laut, ujar Djobo, justru pemerintah yang disalahkan.

“Mati hidup itu di tangan Tuhan, bukan di tangan bupati, atau pemerintah. Tetapi kita harus lebih waspada ke depan. Sekarang sudah kejadian (tenggelamnya perahu motor) di timur, berarti akan menyusul peristiwa serupa di barat, entah itu pelayaran ke Pantar, Pura, Ternate, Tereweng atau pulau Buaya. Saya selalu mengamati kejadian seperti ini dari tahun ke tahun sehingga kita semua harus waspada, terutama di bulan September hingga Desember,”himbau bupati Djobo.

Ia mengingatkan para pengelola armada angkutan laut agar patuhi aturan pelayaran, serta pihak syabandar dan otoritas pelabuhan harus tegas melakukan pengawasan dan menegakan aturan.

“Ini tanggungjawab kita semua. Ini (tenggelamnya Nusa Kenari 02) bencana kemanusiaan sehingga harus diproses hingga tuntas,”tegasnya.

Mengenai perhatian kepada tujuh korban meninggal, Djobo mengatakan Pemkab Alor memberikan santunan sebesar
Rp 5 juta/kepala. Santunan Rp 5 juta itu, jelas Djobo, untuk biaya peti jenasah senilai Rp 3 juta, dan Rp 2 juta untuk biaya pemakaman.

Selanjutnya, bupati Djobo mengungkapkan bahwa ia telah menerima aspirasi masyarakat yang mengeluh akan makin kesulitan sarana transportasi laut bagi masyarakat di wilayah selatan hingga ke timur Pulau Alor. Hal itu karena KM.Nusa Kenari 02 berbodi yang tenggelam sudah hancur.

“Untuk itu, Pemkab Alor akan membeli sebuah perahu motor pengganti berkekuatan 20 GT. Biayanya akan diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Saya sudah perintahkan Sekda sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), untuk menggeser program kegiatan yang tidak terlalu mendesak agar bisa mengakomodir biaya pengadaan perahu motor 20 GT untuk melayani masyarakat (di wilayah selatan hingga timur Alor) yang sangat membutuhkan,”tandas Djobo.