Fraksi Demokrat Berikan Catatan Kritis Soal Agenda Moratorium TKI NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan catatan kritis dan pendapat terkait agenda moratorium TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Catatan kritis ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi tersebut pada sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Menurut Reni, ada paradoks, bahkan ada pertentangan dalam urusan moratorium TKI ini. Katanya morotarium tapi periode September 2018- Juni 2019 ada pengiriman TKI sebanyak lebih dari 1000 orang. Katanya morotarium tapi 2 PPTKIS swasta dapat kontrak eksklusif untuk mengirim TKI ke luar negeri.

“Katanya morotarium maka dalam 2 tahun ini ada lebih 3000 WNI NTT diduga TKI dilarang bepergian ke luar NTT dan menimbulkan debat keras diruang publik. Katanya morotarium tetapi dalam setahun ini lebih dari 200 jenasah TKI kita dikirim pulang dari negri Jiran tak bernyawa dan terus mengalir tanpa jeda,” kata Reni.

Reni menegaskan, agendanya adalah urusan morotarium, tetapi dalam setahun ini belum diketahui berapa banyak tenaga kerja yang berhasil magang keluar negeri, dari 2500 yang dijanjikan setiap tahun dan berapa ribu lapangan kerja yang sudah dibuka untuk tenaga kerja muda NTT yang dilarang kerja di tempat lain.

“Karena paradoksial ini, maka kami menyebutnya sebagai morotarium setengah hati, morotarium malu-malu. Ini morotarium yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegas Reni.

Karena itu, tambah Reni, pendapat Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT adalah, hentikan morotarium sekarang dan fokus sepenuh hati pada program pengembangan ekonomi, program konkrit membuka ribuan lapangan kerja baru untuk orang muda NTT dan mengalokasikan APBD sepenuh hati untuk urusan penting ini.

Terkait persoalan moratorium TKI, juga disorot oleh Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT. Juru Bicara Fraksi, Jefry Un Banunaek mengatakan, fraksi mendorong Pemerintah NTT untuk mengevaluasi kembali pemberlakuan moratorium pengiriman TKI.

“Menurut pandangan fraksi, ini tidak berdampak pada menurunnya angka TKI ilegal yang hendak berangkat mencari pekerjaan di luar NTT,” kata Jefry.

Jefry menambahkan, terhadap rencana Pemerintah Daerah (Pemda) memulangkan sejumlah TKI ilegal yang saat ini berada di Malaysia, maka Fraksi mendorong Pemda untuk melakukan kajian dan menyiapkan solusi sebelum para TKI ilegal ini benar-benar dipulangkan ke NTT.