Polemik Pergeseran APBD 2019, Pemprov NTT Sebut Lakukan Rasionalisasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Silang sengkarut terkait pergeseran APBD 2019 yang menjadi polemik setelah diangkat oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT dalam rapat paripurna belum lama ini memantik respon pemerintah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT akhirnya memberikan jawaban atas polemik pergeseran anggaran proyek ruas jalan poros tengah Sumba Timur ke ruas jalan Bokong-Lelogama.

Dalam surat jawaban Pemprov NTT yang ditandatangani Sekda NTT, Benediktus Polo Maing dengan perihal penyesuaian teknis rencana pembangunan jalan yang diterima media ini, Rabu, (19/6/2019) disebutkan, penyesuaian anggaran itu disebabkan terjadinya pelebaran jalan dari 4,5 meter menjadi 5,5 meter di ruas jalan Bokong-Lelogama, sehingga butuh penambahan anggaran sebesar Rp26,4 miliar lebih.

Disebutkan, pelebaran jalan itu dilakukan karena adanya pembangunan obsevatorium nasional dan taman nasional langit gelap oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta peningkatan pemanfaatan jalan ke perbatasan negara dan aktivitas ekonomi.

Atas dasar tersebut, maka rasionalisasi anggaran dilakukan dari ruas jalan Ngonggi-Wahang-Malahar di Sumba Timur dari anggaran sebelumnya Rp74,5 miliar lebih pra penetapan APBD menjadi Rp54 miliar lebih pada penetapan APBD 2019.

Rasionalisasi anggaran itu dialihkan ke ruas jalan Bokong-Lelogama yang pada pra penetapan Rp149 miliar lebih naik menjadi Rp175,5 miliar lebih.

Penyesuaian ini dilakukan dengan prinsip tidak menghilangkan pembangunan ruas jalan yang telah disepakati bersama DPRD pada rapat komisi maupun badan anggaran.

“Untuk ruas jalan Nggonggi-Wahang-Malahar yang tertunda akan diprioritaskan dalam perubahan APBD 2019,” katanya.

Terkait status jalan Bokong-Lelogama disebutkan bahwa status jalan provinsi baru dapat direvisi pada tahun 2022 sesuai revisi Kepres 256 tahun 2017.

Berdasarkan legal opinion kantor pengacara negara pada Kejati NTT tentang pembiayaan jalan kabupaten, maka Gubernur mengeluarkan keputusan No BU.260 tahun 2019 per 16 Januari 2019 menugaskan dinas PUPR untuk mengerjakan jalan itu.

Terkait dengan ruas jalan Hansisi-Tanjung Meolao di Pulau Semau, Kabupaten Kupang sepanjang 3 km dijelaskan bahwa ruas jalan itu sudah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPRD pada masa sidang terkait penetapan APBD. “Ruas jalan itu juga sudah merupakan status jalan provinsi,” papar Benediktus.