LKPJ Bupati Belu Dibanjiri Rekomendasi Komisi DPRD

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belu Tahun Anggaran 2018 mendapat kritikan dari Komisi DPRD Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL.

Kritikan terlampir dalam rekomendasi Komisi DPRD Belu terhadap LKPJ Bupati Belu dibacakan Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) Elfrida M. Mau Luan dalam sidang Paripurna II dengan agenda rekomendasi dan keputusan, Kamis malam (23/5/2019).

Dalam rekomendasi Komisi yang disampaikan Plt. Sekwan Belu, Elfrida M. Mau Luan, Komisi I DPRD Belu meminta agar terminal-terminal yang dibangun Pemerintah bisa dimanfaatkan, sehingga tidak terjadi adanya terminal bayangan yang menyebabkan lalu lintas, bongkar muat. Sehingga terminal yang dibangun tidak mubasir seperti terminal Sesekoe dan Fatubenao.

Tidak saja itu Komisi I juga meminta Pemerintah untuk mengatur atau menertibkan parkiran dipasar baru Atambua. Sebab sepanjang jalan di pertokoan pasar baru mulai dari depan toko Ria sampai Bank Mandiri sering terjadi kemacetan sebagai akibat tidak tertibnya parkiran mobil ojek dan kendaraan roda dua.

Sementara itu dalam rekomendasi Komisi II DPRD Belu mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut dari pemerintah terhadap pasca panen program Maek Bako (Porang).

Komisi juga meminta perhatian Pemerintah segera mempercepat pembentukan Perda RT/RW sehingga tidak menghambat perencanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang.

Selain itu meminta perhatian Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan air bersih karena merupakan program pemerintah lewat visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang selama ini belum terpenuhi.

Masih dalam rekomendasi Komisi II meminta kepada Pemerintah untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana Plaza Pelayanan Publik sesuai kebutuhan Instansi Teknis yang berhubungan dengan pelayanan izin sehingga dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD maupun SMP diminta perhatian Pemerintah terhadap tenaga pendidik baik tenaga komite maupun tenaga sukarela agar diangkat menjadi tenaga kontrak daerah dan tenaga kontrak pusat mengingat masih terbatasnya tenaga guru PNS.

Sementara itu, Komisi III DPRD Belu dalam rekomendasinya memberikan catatan kepada Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya mencapai 18,61%.

Komisi melihat bahwa rendahnya capaian kinerja diakibatkan oleh ketidakmampuan Pimpinan OPD dalam memimpin organisasinya.

Komisi mengharapkan agar perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian kembali penempatan Pimpinan OPD untuk disesuaikan dengan latar belakang pendidikan.

Menindaklanjuti laporam masyarakat terhadap program dan kegiatan pembangunan jalan Weluli-Fulur yang mengalami kerusakan berat, Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kembali perencanaan serta melakukan survei dan kajian terhadap struktur tanah dilokasi itu dengan melibatkan tim atau lembaga yang memiliki kompetensi sehingga pembangunan jalan itu betul-betul berkualitas agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

Komisi III juga mempertanyakan prosentasi program air bersih yang disalurkan ke masyarakat mencapai 95,91%. Namun kenyataannya masih terdapat kekurangan air di mana-mana. Masih banyak keluhan masyarakat terkait ketersediaan air bersih.