Dianggap Makar, GP Ansor NTT Tegas Tolak Gerakan ‘People Power’

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Gerakan people power yang digaungkan sejumlah elit politik nasional terkait hasil pemilu 17 April 2019 lalu, dianggap sebagai tindakan makar terhadap negara. Karena itu Gerakan Pemuda (GP) Ansor dengan tegas menolak gerakan tersebut.

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Timur (NTT) Abdul Muis menyatakan, pihaknya secara nasional menolak gerakan people power. Selain itu, GP Ansor juga telah menyiapkan 5 juta kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) se-Indonesia untuk berada di garda terdepan mengawal NKRI.

“Kita sudah tegas secara nasional menolak people power. Tindakan ini sudah masuk makar terhadap negara. Ansor secara nasional sudah siapkan 5 juta kader Ansor Banser se- Indonesia. Kita tolak people power, dan kalau negara memanggil, kita siap berada di garda terdepan,” ungkap Muis kepada NTTOnlineno, Senin (20/5/2019).

Menurut Muis, sesuai petunjuk Pimpinan Pusat Ansor, semua pengurus dan kader di daerah tetap siaga, dengan melakukan koordinasi dengan pihak TNI – Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

“Kita di setiap daerah tetap siaga, dan berkoordinasi dgn Polri dan TNI untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita masing-masing,” ujar Muis.

Kepada seluruh masyarakat NTT, Muis mengimbau agar agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban bangsa, tidak usah ikut-ikutan gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, kita rawat NTT ini, sebagai negeri yang indah dan harmonis,” imbau Muis.

Muis mengajak semua pihak untuk menyerahkan semua mekanisme politik baik Pilpres maupun Pileg 2019 sesuai ruang konstitusi. Karena semua mekanisme sudah disediakan negara.

“Kalau ada yang kurang berkenan dengan keputusan KPU nanti, silakan tempuh melalui mekanisme konstitusi lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Semua saluran sudah disiapkan negara, kenapa kita harus menempuh jalur inkonstitusional,” paparnya.

GP Ansor NTT mengecam adanya upaya atau tindakan inkonstitusional berkaitan dengan pleno KPU Pusat nantinya. “Kita juga minta pihak Polri dan TNI untuk ambil tindakan tegas apabila ada upaya kegiatan yang berpotensi makar terhadap negara,” tandas Muis.