MK Siapkan Aplikasi Berbasis IT untuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Bogor, NTTOnlinenow.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyiapkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat dijangkau masyarakat secara luas terkait dengan sistem dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Anggota Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) MK, Agung Wisnu Laksono sampaikan ini pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusi dan Pancasila Bagi Wartawan Se-Indonesia di Gedung Pusdiklat MK, di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4/2019).

Menurut Agung, MK terus berupaya memberikan akses layanan untuk memudahkan para pihak dalam berperkara, terutama terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Sebagai intitusi negara, MK berkomitmen penuh untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai pioneer dalam peradilan konstitusi.

“MK sejatinya memeriksa persidangan itu untuk hasil pemilu, bukan pada proses pemilunya. Meski demikian, pada pemeriksaan itu bisa berkaitan dengan proses, dari tahapan awal hingga akhir. Semua hal yang dilakukan MK tersebut dapat diakses melalui aplikasi Click MK, sehingga publik dapat mengetahui,” paparnya.

Agung menjelaskan secara teknis mengenai aplikasi Click MK, yang mana publik dapat mengakses apa saja yang disampaikan pemohon dan dokumennya seperti apa.

Aplikasi ini selain ada di website resmi MK pada portal khusus Pemilu 2019, juga bisa diunduh di playstore android dan iOs, kemudian diinstal di smartphone, sehingga publik bisa mengakses dimana saja dia berada.

“Kelebihan aplikasi mobile di android dan iOs ini dapat menayangkan live streaming sidang di MK, sehingga memudahkan informasi masyarakat yang tidak bisa hadir ke MK,” jelasnya.

“Ruang sidang di MK itu terbatas, tidak sembarangan orang bisa masuk dan perkara yang ditangani juga banyak. Live streaming ini tidak bisa dilakukan melalui akses browser di website MK, hanya di aplikasi mobile,” imbuhnya.

Sementara itu, Adam Ghuzale Ramadhan, anggota Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) MK lainnya, mengatakan layanan platform online ini sudah hadir sejak setahun lalu, namun masyarakat mungkin belum banyak yang mengetahuinya.

“Karena itu, MK sudah menjalin kerja sama dengan kampus-kampus di daerah seluruh Indonesia untuk melengkapi layanan online tersebut,” kata Adam.

Adam menjelaskan, proses pendaftran sidang online sama seperti layanan manual, namun para pihak terlebih dahulu harus membuka laman website MK untuk mendaftarkan perkaranya dan mengisi form isian yang disyaratkan. Semua syarat termasuk dokumen perkara diisi menggunakan cara online, selanjutnya pihak MK akan mengonfirmasi kepada para pihak.

“Caranya yaitu kunjungi website MK atau langsung ke alamat simple.mkri.id kemudian klik persidangan online nanti akan muncul kontak dialog yang mewajibakan peserta mengisi form yang disediakan, lalu tunggu petunjuk selanjutnya,” terangnya.

Selanjutnya, sambung Adam, apabila persidangan online disetujui, mekanisme persidangan akan menggunakan pola video confrance yang interaktif antara para pihak sehingga sama dengan pola sidang di gedung MK. Para pihak bisa saling interaksi audio visual termasuk menunjukan bukti-bukti.

“Jika terjadi gangguan jaringan atau kendala teknis, nanti pihak MK akan segera kontak dengan para pihak. Namun, sejauh ini hal itu tidak terjadi, sehingga tidak perlu kuatir,” bebernya.

Dia menambahkan, layanan ini bukan hanya untuk sengketa PHPU saja, melainkan seluruh layanan persidangan bisa dilakukan online termasuk yudisial review dan perkara lain yang sesuai tugas dan fungsi MK.