Bawaslu Belu ‘Tunda’ Klarifikasi Masalah Ketua Panwascam Raihat Larang Media Liput PSU

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlonenow.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu menunda klarifikasi terkait masalah Ketua Panwascam Raihat yang melarang jurnalis media online Timordaily.com meliput Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04, Dusun Fatuberal, Desa Raifatus, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu.

Alasan penundaan klarifikasi tersebut dikarenakan Ketua Bawaslu Belu, Andres Parera harus menghadiri rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Propinsi NTT.

Hal tersebut dibenarkan jurnalis selaku Pimpinan Umum media online TimorDaily.com Fredrikus Bau kepada awak wartawan di Atambua, Senin (6/5/2019).

Menurut Fredrik, masalah tersebut telah disampaikan ke pihak Bawaslu Belu pasca kejadian dirinya dilarang Ketua Panwascam Raihat Petrus Lelo ketika hendak meliput proses PSU di TPS 04 Desa Raifatus, Kecamatan Raihat pada Sabtu 27 April 2019 lalu.

“Saya sudah sampaikan ke Bawaslu, janji Bawaslu hari ini klarifikasi. Tapi semalam Ketua Bawaslu telpon mereka ke Kupang untuk Pleno tingkat Provinsi,” ujar dia.

Menurut dia, terkesan Bawaslu melihat masalah ini tidak penting, terkesan ada upaya pembiaran terhadap perlakuan Ketua Panwacam Raihat yang mana melarang wartawan meliput PSU dan itu telah melecehkan profesi jurnalis.

“Kalau misalkan Bawaslu mendiamkan kasus ini, maka kita akan mengadukan ke DKPP. Selain itu akan polisikan Ketua Panwascam,” tandas mantan wartawan Harian Pos Kupang itu.

Dijelaskan bahwa, selama ini kita belum ambil tindakan karena masih berlangsung Pemilu. Kita juga sengaja biarkan belum lapor dengan maksud ada permohonan maaf dari Ketua Panwascam, tapi sampai hari ini tidak direspon.

Sebelumnya diberitakan, perlakuan tidak menyenangkan dialami jurnalis Media Online TimorDaily.com Fredrikus Bau saat menjalani tugas peliputan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 04 Dusun Fatuberal, Desa Raifatus, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, Sabtu (27/4/2019).

Fredrikus Bau yang berada di lokasi saat akan meliput proses pelaksanaan PSU ketika hendak mengabadikan atau mengambil dokumen terkait suasana dalam tenda Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 tapi berada diluar area yang dibatasi tali dilarang oleh Ketua Panwascam Raihat, Petrus Lelo.

“Tindakan Ketua Panwascam Raihat arogan yang telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas saya sebagai jurnalis saat meliput pemungutan suara ulang di TPS 04, Dusun Fatuberal, Desa Raifatus, Kecamatan Raihat,” ujar Fredrik Bau di Atambua, Sabtu malam (27/4/2019).

Terkait tindakan arogan itu, Fredrik akan melaporkan oknum Ketua Panwascam Raihat ke Bawaslu Belu. Dia meminta agar
agar oknum Ketua Panwas diproses secara internal, karena telah arogan dan bekerja di luar tupoksinya yakni melarang wartawan mengambil foto dan video di area tenda sekitar TPS.

“Berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017, tugas dan kewajiban panwascam sudah diatur secara jelas dari pasal 105 sampai pasal 107, namun bagi kami, yang dilakukan Ketua Panwascam ini adalah sebuah tindakan sembrono di luar tupoksinya dan telah melanggar UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tandas Pimpinan Media Online TimorDaily itu.

Dituturkan, kronologi kejadian sebagai berikut Sabtu (27/4/2019) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu dirinya bersama seorang teman wartawan Media Online theeast, Ronny Anyan berada di TPS 04 Dusun Fatubelar, Desa Raifatus untuk meliput proses PSU.

Sejumlah warga setempat yang sudah datang ke TPS untuk mengcoblos. Ada yang sudah mendaftar diri lalu duduk mengantri di dalam TPS, ada juga yang masih berada di tenda TPS untuk menunggu giliran mendaftarkan diri. Petugas KPPS mulai memberikan penjelasan tentang tata cara membuka dan melipat surat suara.

Tak ingin momen itu terlewatkan, dirinya lantas berusaha mengambil foto dan video petugas KPPS tersebut. Namun karena berlawanan arah matahari, dirinya harus masuk ke dalam tenda (di luar area yang dibatas tali, masih di bagian pinggir) agar bisa mengambil foto dan video secara jelas.

Saat sedang mengambil dokumentasi jelas dia, Ketua Panwascam Raihat Petrus Lelo datang dan dalam jarak sekitar empat atau lima meter dalam nada suara agak keras langsung melarang saya untuk jangan mengambil gambar di tempat itu. Bersamaan juga ada anggota Panwas lainnya yang mengambil gambar dan berdiri searah dengan saya.

Saking kerasnya suara ketua panwas, warga pemilih di dalam TPS sempat menengok ke arah kami. Karena tidak ingin berdebat dan merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu, dirinya sedikit menepi dan mengambil gambar serta membiarkan Ketua Panwas menjauh kemudian meminta klarifikasinya.

“Saat mendekatinya saya mengatakan, mengapa Ketua Panwascam tidak tegur secara baik-baik dan bicara pelan-pelan, toh ini di kampung kita sendiri. Tidak enak didengar warga yang sedang akan mencoblos karena saya ini jurnalis yang membutuhkan foto dan video sehingga harus ambil dari posisi itu,” ujar dia.

Mendengar itu, Ketua Panwascam Petrus Lelo dengan suara meninggi mengatakan dirinya adalah Panwas sehingga wajib melarang siapa saja yang masuk TPS. Dirinya lantas meminta penjelasan, TPS bagian mana yang tidak boleh karena saya berada di tenda bukan di dalam TPS yang menjadi area penyelenggara Pemilu.

“Sehingga sah-sah saja mengambil gambar. Ketua Panwascam bersikeras mengatakan itu area steril bahkan Panswas pun dilarang masuk dan harusnya saya sebagai wartawan tahu itu. Saya lantas meminta pasal di aturan mana yang melarang wartawan atau jurnalis meliput di TPS? Apalagi pada area tenda luar tersebut,” sebut Fredrik.

Namun, Ketua Panwascam terus berbicara bahwa dirinya jurnalis tidak tahu aturan dan meminta agar membaca aturan. Berulang kali Petua Panwas ini ucapkan kalimat jurnalis tidak tahu aturan. Akui dia, dirinya merasa malu dan terhina atas pernyataan berulang-ulang dari Ketua Panwascam itu, mengingat saat itu banyak orang berada di sana termasuk anggota panwascam lainnya dan aparat kepolisian.

Dia, Ketua Panwascam bahkan sempat mengatakan tidak suka dengan jurnalis yang berada di lokasi PSU karena kegiatan sedang berlangsung dan dirinya bukan orang yang baru kerja di Panwas.
Atas insiden itu, sebagai jurnalis dirinya merasa dihalangi saat bertugas dan dirugikan karena tidak bisa mendapatkan foto dan video yang sesuai.

Dikatakan, sebagai Jurnalis dirinya merasa dilecehkan dengan perkataan bahwa dia tidak suka ada jurnalis di TPS dan mengatakan jurnalis tidak tahu aturan. Karena itu, saya meminta agar Ketua Panwascam Raihat Petrus Lelo segera menjelaskan dan menunjukkan pasal mana dalam undang-undang mana yang melarang saya mengambil foto di area tenda dekat TPS.

“Jika tidak ada pasal atau penjelasan terkait aturan yang melarang Jurnalis/Wartawan berada di tempat tersebut di atas maka kami akan mengambil langkah hukum. Bagi kami, tindakan Ketua Panwascam ini sangat arogan dan sangat melecehkan profesi jurnalis,” tandas Fredrik Bau.

“Tindakannya juga masuk kategori usaha menghalang-halangi kerja jurnalis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yakni, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,” tambah dia.

Terpisah Ketua Panwascam Raihat Petrus Lelo yang dikonfirmasi pelarangan jurnalis meliput di PSU mengatakan, dirinya sama sekali tidak bermaksud melarang apalagi menghalang teman-teman media untuk meliput karena saya tahu itu tugas teman-teman.

“Saya hanya memberitahu Pak Edy bahwa keluar dari dalam TPS karena sudah berada dalam tenda. Saya juga tidak perna bilang bahwa jurnalis tidak tau aturan, tapi yang saya bilang bahwa Pak sebagai Jurnalis lebih tau aturan,” ujar Petrus Lelo.