BI NTT Sebut Dana Pihak Ketiga Tumbuh 7,9 Persen

Spread the love

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) per bulan Februari 2019 tumbuh 7,9 persen secara tahunan (yoy).

Deputi Kepala Perwakilan BI NTT Bidang Moneter, Muhammad Syahrial sampaikan ini dalam sambutannya pada kegiatan Diseminasi Kajian Ekonomi & Keuangan Regional (KEKR) Provinsi NTT dan Sosialisasi Surat Utang Negara (SUN Ritel seri SBR006) di Kupang, Selasa (9/4/2019).

Menurut Syahrial, secara umum kinerja sistem keuangan di NTT tetap stabil dengan pertumbuhan yang positif baik DPK maupun penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 12,99 persen (yoy).

“Adapun rasio non performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah pada bulan Februari 2019 juga masih terkendali sebesar 2,11 persen atau jauh di bawah 5 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Syahrial, inflasi di Provinsi NTT cukup terkendali dan masih dalam rentang sasaran inflasi nasional pada tahun 2019 yakni 3,5±1 persen. Per bulan Maret 2019, inflasi Provinsi NTT mencapai sebesar 2,12 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,48 persen (yoy).

“Ketersediaan pasokan bahan makanan serta cuaca yang semakin kondusif menjadi pendorong kestabilan inflasi di Provinsi NTT sampai dengan bulan Maret 2019,” ujarnya.

Selanjutnya, di bidang sistem pembayaran, pada September 2018, telah diluncurkan bersama
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Provinsi NTT. Kehadiran GPN menunjukkan kemandirian
sistem pembayaran nontunai nasional serta mewujudkan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabel, dan efisien.

“Di samping nontunai, layanan kas tunai juga terus kami tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah layak edar di masyarakat, khususnya masyarakat di tempat-tempat terpencil, terluar dan terdepan. Salah satunya melalui kas titipan yang tersebar di delapan titik di Provinsi NTT dan hal ini menempatkan Provinsi NTT sebagai provinsi dengan kas titipan terbanyak di Indonesia,” paparnya.

Dia berargumen, pembangunan ekonomi yang cukup baik tadi secara nasional maupun regional hanya akan terwujud apabila didukung oleh sumber pembiayaan baik melalui pajak, retribusi maupun sumber2 pembiayaan lainnya yang salah satunya adalah Saving Bond Ritel (SBR).

“Pembangunan ekonomi merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, kami bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan ekonomi tersebut melalui penerbitan SBR006,” katanya.

Dia mengatakan, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan Hari Bumi pada bulan April, penerbitan SBR006 kali ini mengusung tema: “Cerdas Menjaga Pertiwi, Pintar Berinvestasi Kini Untuk Nanti”.

“Pada hari ini kami menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat NTT akan instrumen SBR006, agar dapat meningkatkan awareness masyarakat sehingga diharapkan dapat ikut serta berkontribusi dalam rangka pembangunan nasional maupun regional melalui SBR006,” tandasnya.

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana mengajak semua komponen masyarakat baik secara institusi maupun individual atau perseorangan untuk berpartisipasi membangun negeri, salah satunya melalui instrumen pembiayaan investasi Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR006.

Risiko investasi SBR006, sebut Lydia, sangatlah kecil dibandingkan dengan deposito dan investasi lainnya. Begitu juga dengan risiko fluktuasi. Selain itu, bunga investasi yang ditawarkan lebih besar dari bunga deposito yakni sebesar 7,95 persen dengan tenornya (masa waktu jatuh tempo) dua tahun dan early redemption-nya satu tahun.

“Early redemption merupakan fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok SBR006 oleh pemerintah sebelum jatuh tempo. Artinya sewaktu-waktu investor bisa menarik sebagian uangnya, tapi tunggu setelah satu tahun,” ujar Lydia.