SMF Perkuat Perannya Sebagai SMV dan Fiscal Tools Pemerintah

Spread the love

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, kembali mencatatkan peningkatan kinerja selama tahun 2018, terutama dalam menjalankan misinya mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR di sektor pembiayaan perumahan. Melalui transaksi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman yang mencapai Rp 11,88 triliun pada tahun 2018, angka tersebut meningkat 44,34% dibanding tahun 2017 sebesar Rp8,23 triliun.

Secara kumulatif total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan perumahan dari tahun 2005 sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp47,52 triliun. Pencapaian tersebut berdasarkan data laporan keuangan audited periode 31 Desember 2018, dengan total aliran dana yang disalurkan selama periode tersebut yaitu dalam bentuk kegiatan sekuritisasi sebesar Rp2 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp9,88 triliun.

Total aset SMF di tahun 2018 adalah sebesar Rp19,49 triliun, naik 24,5% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp15,66 triliun. Posisi penyaluran pinjaman per 31 Desember 2018 mencapai sebesar Rp15,37 triliun, angka tersebut meningkat 38,5% dibanding tahun 2017 sebesar Rp11,10 triliun. Adapun laba bersih di tahun 2018, mencapai Rp437 miliar, naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp397 miliar.

Pertumbuhan penyaluran pinjaman juga diiringi dengan penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan. Selama tahun 2018, SMF telah menerbitkan surat utang sebesar Rp5,551 triliun melalui penerbitan obligasi PUB IV Tahap III sebesar Rp2.000 miliar, PUB IV Tahap IV sebesar Rp1.163 miliar, PUB IV Tahap V sebesar Rp1.500 miliar dan PUB IV Tahap VI sebesar Rp888 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2018, posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp10,23 triliun, angka tersebut berdasarkan data laporan keuangan periode 31 Desember 2018.

Terkait transaksi sekuritisasi, sejak tahun 2009, sampai dengan 31 Desember 2018, SMF telah berhasil memfasilitasi 12 kali transaksi sekuritisasi, dengan total nilai akumulatif sebesar Rp10,15 triliun. Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah bekerja sama dengan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Pembiayaan.

Direktur utama SMF, Ananta Wiyogo dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (10/4/2019) mengatakan, dari seluruh dana yang telah dialirkan, SMF telah membiayai kurang lebih 765 ribu debitur KPR yang terbagi atas 86,05% wilayah barat, 13,52% wilayah tengah dan sisanya sebesar 0,43% wilayah timur.

Ananta juga mengungkapkan, dalam memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) serta fiscal tools Pemerintah, SMF juga aktif melakukan inisiasi beberapa produk/program, diantaranya yaitu pembiayaan perumahan di daerah yang terdampak bencana (Program KPR SMF Paska Bencana), program penurunan beban fiskal, program pembiayaan homestay di 4 destinasi wisata, dan program pembangunan rumah di daerah kumuh di 32 kota.

Pada inisiasi pertama yaitu Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.

Sejak Agustus 2018 hingga saat ini, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP, kepada 28.932 debitur dengan total penyaluran dana sebesar Rp948 miliar melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi Program FLPP 2018 sebesar Rp5,896 triliun.

Dengan adanya dukungan SMF, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 23.763 unit di tahun 2017 menjadi 57.949 di tahun 2018 hal tersebut memberikan dampak positif yaitu semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP disamping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.

Realisasi penyaluran KPR FLPP tersebut merupakan komitmen SMF dalam Program Penurunan Beban Fiskal. Hal tersebut direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah lewat program KPR FLPP, yang berkoordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR.

Program kedua yaitu Program Pembiayan Homestay di destinasi wisata. Program ini merupakan bentuk dari dukungan SMF terhadap program Pemerintah dalam hal pengembangan kawasan wisata untuk meningkatkan devisa. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Ananta mengatakan, Program Pembiayaan Homestay diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja.

Dua destinasi wisata yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, dibidik untuk menjadi pilot project dalam implementasi program ini. Diperkirakan program ini akan selesai di bulan Juli tahun ini.

Program ke tiga, Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh, dimana SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

Program pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut diperkirakan selesai pada bulan Mei tahun ini. Pilot project program ini telah berjalan pada bulan Desember 2018 melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakara.

Program ke empat yaitu, Program KPR SMF Paska Bencana. Dalam program ini SMF akan membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia. SMF akan berkerjasama dengan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap awal, program ini akan diperuntukkan bagi 3000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). SMF akan bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pasca bencana.

Selain itu di tahun 2018, SMF telah berhasil menghadirkan produk Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Ritel pertama di Indonesia melalui mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Peluncuran EBA SP Ritel ini merupakan upaya SMF dalam memperluas dan mengembangkan investor base EBA-SP, dimana para investor potensial seperti generasi milenial dan masyarakat lainnya yang ingin berinvestasi. EBA-SP Ritel akan menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Sebelumnya EBA-SP banyak dimiliki oleh investor institusi seperti Dana Pensiun (Dapen), Asuransi, dan lainnya.

Terhitung sejak 10 Juli 2018, SMF secara resmi telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang resmi terbentuk sesuai dengan Surat Keputusan OJK No. KEP-73 NB.223/2018, tanggal 10 Juli 2018, perihal Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

UUS SMF akan fokus memberikan layanan dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan terbentuknya unit ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi terciptanya sinergi semua pihak dalam berkontribusi untuk negeri dalam mendukung pembiayaan pemilikan rumah yang terjangkau. Kegiatan UUS SMF meliputi Sekuritisasi KPR iB – EBA Syariah SP, Pembiayaan Syariah, serta Penerbitan Obligasi / MTN Syariah atau Sukuk.

Di tahun 2018 SMF juga bergiat menjaring dukungan internasional melalui kerja sama bilateral dengan perusahaan pembiayan sekunder perumahan khususnya yang menjadi bagian dari Asian Secondary Mortgage Market Association (ASMMA). Pada 13 Agustus 2018, SMF melakukan penandatanganan kerja sama dengan Japan Housing Finance Agency (JHF), Jepang, di bidang pembiayaan perumahan, khususnya pengembangan pasar sekunder permbiayaan perumahan.

Kerja sama yang akan berlangsung selama satu tahun tersebut akan direalisasikan salah satunya melalui kerja sama program pembiayaan perumahan paska bencana yang sudah dimiliki oleh JHF, sehingga dapat menjadi rujukan bagi SMF dalam membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat paska bencana alam di Indonesia.

Terkait rencana kerja di tahun 2019, Ananta mengatakan, terdapat tiga fokus SMF di tahun 2019, yaitu pertama, pelaksanaan fungsi sebagai SMV dalam mendukung program Pemerintah. Kedua, penguatan dan pengembangan model bisnis SMF, dan ketiga, yaitu implementasi pengembangan model bisnis SMF.