Warga Menolak Pelebaran Ruas Jalan I.J Kasimo

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Warga di jalan I.J Kasimo, Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat menolak program Pemerintah Kabupaten Belu yang akan melakukan pelebaran ruas jalan I.J Kasimo.

Hal itu terungkap dalam pengaduan sejumlah warga ke DPRD Belu yang diterima oleh Ketua Komisi III, Theo Manek didampingi Anggota DPRD Belu, Jhon Atet dan Manuel do Carmo, Senin (1/4/2019).

Menurut Hendrik Oematan salah seorang warga yang hadir dalam pengaduan dihadapan Dewan mengatakan, awalnya mereka dari pihak Dinas teknis melakukan pilox-pilox sebagai tanda. Setelah itu dikomplain warga dan kita diundang Bupati Belu.

“Bupati undang pertemuan kita menyatakan penolakan pelebaran ruas jalan,” ujar dia.

Jelas Oematan, pelebaran ruas jalan mulai dari Bundaran Tugu Gerabah Pusat kota lama menuju ke cabang kios Ade atau cabang Kantor Nakertrans Belu. “Kalau peningkatan jalan, saluran dikerjakan kita setuju,” kata dia.

Senada diungkapkan beberapa warga yang kecewa dengan sikap Pemerintah melalui Dinas teknis yang terbilang arogan saat berada di lokasi jalan dimaksud. “Mau tidak mau, suka tidak suka saya tetap bongkar, saya siap didepan. Kami siap Jaksa, tim BP4D dan Satpol PP akan kawal,” ujar warga mengutip.

Terkait hal itu dalam surat yang diterima NTTOnlinenow.com, warga menyampaikan tiga keberatan sebagai berikut, kami warga sepanjang jalan I.J Kasimo semuanya sepakat menolak untuk melakukan pelebaran jalan. Pertimbangannya halaman rumah dan tempat usaha kami semakin sempit.

Kami warga di sepanjang jalan I.J Kasimo mengusulkan atau menghimbau kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati untuk perbaikan saluran air dan peningkatan jalan saja.

Untuk mengatasi kemacetan di jalan I.J Kasimo warga mengusulkan atau menghimbau untuk diterapkan jalan satu arah (dari perempatan Toko Floras sampai dengan cabang Tugu Puskot lama.

“Kami tidak ada kepentingan apapun, hanya kepentingan usaha. Dalam pertemuan dengan Bupati dan Dinas PU kali lalu di Betelalenok kami menolak dengan tiga point yang disampaikan,” ujar Pendeta B.Y Sihotang selaku koordinator.

Tambah dia, dalam pertemuan itu Pemerintah Belu setuju akan mengusur ulang atau menerbitkan semua sertifikat tanah warga yang kena pelebaran tanpa biaya dari warga tapi ditanggung oleh Pemerintah.

Ketua Komisi III DPRD Belu, Theo Manek mengatakan, nomenklatur pembangunan jalan. Namun alangkah baiknya sebelum penetapan anggaran sudah dilakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki lahan. “Inikan tumpang tindih, kalau penetapan anggaran baru sosialisasi ke warga,” ujar dia.

Kaitan dengan itu, pihaknya menampung pangaduan warga dan akan diklarifikasi bersama dengan pihak Dinas teknis serta Dinas terkait lainnya. Kita tidak memihak pada salah satu pihak, tetapi kita hanya akan memfasilitasi. “Besok jam 10 akan kita klarifikasi masalah ini sama-sama dengan Dinas teknis,” ucap Manek.