Belum Ada Nomenklatur Terkait Trafficking dalam APBD NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Presiden Joko Widodo telah menetapkan NTT sebagai daerah darurat perdagangan orang (human trafficking) sejak tahun 2014 lalu. Meski demikian, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT belum ada nomenklatur khusus terkait persoalan trafficking.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Deddy Manafe sampaikan ini dalam kegiatan diskusi terbatas “Keputusan Gubernur NTT tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ PMI Asal Provinsi NTT”, Senin (25/3/2019) di Kupang.

Menurut Deddy, dalam kajiannya sejak tahun 2014 hingga 2018, belum ada satu pun nomenklatur baik di Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTT maupun Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya tentang trafficking. Padahal, kejahatan kemanusiaan atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukan suatu jenis kejahatan biasa lagi.

“Saya mengkaji selama tiga tahun APBD NTT dan itu tidak ada nomenklatur khusus yang berkaitan dengan trafficking, padahal tahun 2014 itu Presiden Jokowi sudah menetapkan NTT sebagai daerah darurat human trafficking. Artinya kejahatan trafficking bukan jenis kejahatan biasa lagi,” ungkap Deddy.

Deddy menyatakan, karena sudah ditetapkan sebagai daerah darurat trafficking maka semestinya perlu penanganan luar biasa. Dalam hal ini, minimal menggunakan upaya pencegahan, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, perlu intervensi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/ Kota yang lebih intensif dan strategis.

“Saya mau katakan bahwa dari hasil kajian saya selama 3 tahun terhadap APBD NTT, kalau mengharapkan yang Rp 1 triliun APBD NTT jelas tidak kuat, bahkan sejak 2005 kami sudah lakukan diskusi bahwa trafficking sebagai bencana kamusiaan maka harus ada anggaran yang siap dipakai setiap saat,” ujarnya.

Dia berargumen, jika ada dana tersedia untuk kejadian bencana alam, maka semestinya ada juga anggaran tersedia untuk 12 bulan yang bisa digunakan untuk penanganan darurat perdagangan orang, karena trafficking adalah bencana kemanusiaan.

“Kalau ada dana bencana alam yang bisa diambil setiap saat tanpa mengikuti logika APBD, maka mestinya untuk trafficking juga ada. Apalagi setelah ditetapkan menjadi darurat, tidak perlu pakai logika perencanaan, kemudian eksekusi dan evaluasi atensi APBD yang nanti baru bisa cair pada April atau Mei. Orang kalau mati di Januari maka tidak ada anggaran, ini jadi soal,” paparnya.

Deddy mengatakan, ketika hadir SK Gubernur NTT tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ PMI Asal Provinsi NTT di tahun 2018, Pemerintah telah melakukan pengkajian untuk pemagangan tenaga kerja.

“Kebetulan saya termasuk dalam tim, dan targetnya setiap tahun akan mengirimkan sebanyak 2 ribu hingga mencapai 10 ribu tenaga kerja untuk magang di luar negeri,” ujarnya.

Dia berharap, langkah selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yaitu mendorong pembukaan industri kreatif baru termasuk penguatan terhadap industri kreatif yang sudah ada dengan tujuan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi potensi yang ada.

“Setelah moratorium ini, apa yang mesti dilakukan dan strategis, tentunya yang pertama adalah pencegahan yaitu memulainya dengan membangun jaringan kerja sama. Belajar dari sekian lama upaya memerangi human trafficking di NTT, maka bekerja secara sendiri-sendiri tentu tidak bisa, karena itu kerja sama sangat penting,” katanya.

Selanjutnya Deddy mengusulkan agar pemerintah melakukan sosialisasi dengan segmen yang terfokus, sehingga perlu pemetaan yang jelas. “Kami usulkan kepada Nakertrans agar harus punya peta jelas, mana kabupaten yang masuk zona merah, mana kuning dan hijau itu harus jelas, bahkan bila perlu punya data pasti kecamatan- kecamatan yang paling bermasalah, hingga tingkat desa, agar bisa dicarikan solusi yang tepat,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kopnakertrans) Provinsi NTT, Untung Sudrajad menjelaskan, makna penetapan SK Gubernur NTT Nomor: 357/ KEP/ HK/ 2018 Tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTT, sebagai bentuk perlawanan Pemerintah dan masyarakat NTT terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

“Selain itu sebagai langkah pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola pelayanan penempatan calon PMI agar menjadi lebih baik dan terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir guna meningkatkan kualitas calon PMI dan memberikan perlindungan serta jaminan kepastian kerja serta pemenuhan hak-haknya di luar negeri,” terang Untung.

Untung menambahkan, moratorium yang dilakukan Pemerintah NTT bukan bersifat mutlak tapi selektif. Penghentian pemberangkatan calon PMI/ PMI asal NTT ke luar negeri dikecualikan bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai standar daerah/ negara penempatan.

“Kompetensi itu diperoleh melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN) yang ada di wilayah NTT. Untuk pemberangkatan PMI juga harus melalui embarkasi di wilayah NTT,” pungkasnya.