WALHI Sebut Spirit Hari Hutan Sedunia Belum Ada di Benak Gubernur NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut spirit Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret, belum ada di benak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat.

Devisi Media dan Komunikasi WALHI NTT, Dominikus Karangora sampaikan ini dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Kamis (21/3/2019).

Menurut Dominikus, pada 21 Maret 2012, PBB menetapkan hari hutan sedunia sebagai hari saling berbagi mengenai visi misi kehutanan dan kaitannya dengan perubahan iklim di seluruh dunia serta strategi yang harus dilakukan. Selain itu penetapan hari hutan sedunia juga sebagai upaya membangun kesadaran publik tentang pentingnya hutan sebagai penyangga kehidupan.

Tujuan dari penetapan hari hutan sedunia tentu masih jauh dari harapan sebab ekspansi kapitalis dalam melakukan eksploitasi terhadap hutan di Indonesia masih terus berjalan sampai hari ini. Bahkan tidak berhenti pada tahapan eksploitasi, deregulasi juga menjadi langkah startegis kapitalis untuk menghalkan eksploitasi.

Benar bahwa pemerintah juga melakukan revitalisasi dengan cara mengeluarkan skema Perhutanan Sosial dengan bentuk hutan adat. Sebab dalam pengelolahan hutan adat oleh masyarakat adat selalu berbasis kearifan lokal sehingga menjamin kelestarian hutan. Selain itu pengakuan hutan adat sebagai salah satu cara menangkal ekspansi kapitalis pada hutan adat.

“Namun pengakuan hutan adat yang selama ini diupayakan oleh masyarakat adat yang ada di NTT masih mengalami kendala yaitu soal peraturan daerah (Perda) masyarakat adat dan SK pengakuan masyarakat adat sehingga sangat memungkinkan terjadinya ekploitasi hutan,” ungkapnya.

Kendala ini saja, lanjut dia, masih memungkinkan terjadinya pembabatan hutan apalagi sebelum adanya peluang pengajuan hutan adat oleh masyarakat adat. Contohnya hutan adat Pubabu, masyarakat temukung (kampung adat) Polo di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS. Pada tahun 2003, 2006 dan 2008 telah terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran dengan total 1.050 hektar.

“Kasus ini pernah dilaporkan sebagai tindak pidana lingkungan namun dalam prosesnya hukumnya hanya sebatas BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Selanjutnya tidak ada tindak lanjut untuk meberikan efek jera kepada oknum-oknum yang sedang merusak paru-parunya sendiri,” sebutnya.

Sampai dengan adanya Putusan MK 35 Tahun 2012 yang mengeluarkan hutan adat sebagai hutan negara dan Permen Lingkungan Hidup 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial yang didalamnya ada hutan adat, NTT akhir-akhir ini masih mengalami pembabatan hutan secara besar-besaran atas nama investasi.

Dia mencontohkan, investasi perkebunan monokultur yang dilakukan PT. MSM di Sumba Timur empat tahun terakhir telah membabat hutan mau pun kawasan hutan. Di Tahun 2019 pengrusakan hutan untuk kepentingan investasi PT. MSM terjadi lagi di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

“Hal ini tentu terjadi di depan hidung penguasa namun apakah hal ini menjadi bagian penting yang harus disikapi pemerintah. Tentu kita tahu jawabannya adalah tidak, sebab masyarakat yang menolak pengrusakan itu sebagian dianggap sebagai kelompok provokator dan sebagiannya lagi dianggap sebagai kelompok yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam sejak diciptakan oleh Tuhan,” paparnya.

“Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terjadi pembalakan liar oleh beberpa perusahaan. Pengiriman kayu sonokeling tidak mengantongi izin resmi dan berada di dalam kawasan cagar alam,” imbuh Dominikus.

Dia menyebutkan, Senin 17 Sepetember 2018 lalu, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan (AMPUH) yang terdiri dari WALHI NTT, PIAR NTT, LAKMAS, FAN dan IRGSC melakukan pertemuan bersama Sekda Pemprov NTT, Dinas Kehutanan NTT, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT di Kantor Gubernur NTT.

Setelah AMPUH memasukkan laporan dalam pertemuan itu, Gubernur NTT mengeluarkan perintah pencabutan surat izin edar dan angkut kayu sonokeling untuk beberapa perusahaan tersebut. Namun tindak pidana lingkungannya tidak berjalan. Sedangkan dua masyarakat TTU yang menebang 4 pohon kayu untuk pembangunan rumahnya dipidanakan dan sedang dalam proses persidangan.

“Penghancuran ini tentu mendapat restu dari penguasa sebab mereka mampu mengedalikan untuk tidak terjadi lagi atau terus terjadi,” sebutnya.

Dominikus menyatakan, akhir-akhir ini industri garam menjadi ramai diperbincangkan sebab dibalik investasi itu lagi-lagi ada luka yang disengajakan. Di Kabuapaten Malaka, PT. Inti Daya Kencana pun turut menyumbang pembabatan hutan mangrove. Masyarakat mendesak agar perusakan mangrove untuk pengembangan tambak garam segera dihentikan.

“Selain merusak ekosistem mangrove, lahan pertanian, peternakan dan perikanan milik masyarakat pesisir pun dirusaki. Bahkan masyarakat dan media yang menyampaikan protes melalui akun media sosial juga dipidanakan,” katanya.

Dikatakannya, kawasan hutan mangrove di Desa Aerabo, Kabupaten Nagakeo tampak gundul sejak 10 tahun terakhir. Situasi ini semakin parah saat pembukaan tambak ikan bandeng. Hal ini berdampak pada mata pencarian masyarakat yang sejak dulu menggantungkan hidupnya dengan ikan atau udang di hutan mangrove.

Cerita penghancuran hutan ini akan terus berlanjut apabila pemerintah terus melakukan pembangunan di hutan maupun kawasan hutan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan maupun daya tampung lingkungan. Penghancuran yang terus terjadi ini menambah catatan buruk Pemerintah dalam perlindungan maupun pengolahan lingkungan hidup.

“Spirit hari hutan sedunia hanya menjalar di tingkat masyarakat yang hidup masih mengenal kearifan lokal namun belum mengakar di kepala Gubernur NTT. Pemerintah seolah menutup mata dengan cerita ini sebab pengembangan industri garam akan terus berlanjut,” tukasnya.

Dia menambahkan, pembiaran terhadap pelaku pembabatan hutan atas nama investasi menjadi sinyal baik bagi para investor untuk terus mengulangi kesalahan ini. “Pada titik ini kita patut mempertanyakan di manakah keberpihakan Gubernur? Sementara itu masyarakat akan terus berhadapan dengan alat berat dan senjata. Kami menunggu keberpihakan Gubernur NTT,” tandas Dominikus.